Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Dibahas, Pemkab Jeneponto Bidik Optimalisasi PAD
Jeneponto | Serulingmedia.com – Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama DPRD mulai membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan.
Pembahasan dimulai melalui Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Jeneponto, Senin (9/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jeneponto.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Jeneponto, Didis Suryadi, dan dihadiri langsung Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, SE., MM., jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah daerah, serta tamu undangan lainnya.
Agenda paripurna diawali dengan penyerahan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 dari Bupati kepada Ketua DPRD.
Penyerahan tersebut disertai penandatanganan berita acara sebagai tahapan awal pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Dalam penjelasannya, Bupati Paris Yasir menyampaikan bahwa perubahan regulasi pajak dan retribusi daerah diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan serta dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, penyesuaian tersebut diharapkan memberikan landasan hukum yang lebih sesuai dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Optimalisasi PAD menjadi salah satu tujuan utama perubahan regulasi tersebut. Penguatan pendapatan daerah dinilai penting untuk memperbesar kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Setelah penyerahan Ranperda, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jeneponto.
Bupati kemudian memberikan tanggapan dan jawaban terhadap berbagai pandangan, masukan, serta saran yang disampaikan masing-masing fraksi.
Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah. Melalui pembahasan bersama, eksekutif dan legislatif memiliki ruang untuk mendalami materi, menyelaraskan substansi, serta memastikan regulasi yang disusun sesuai ketentuan hukum.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama DPRD berkomitmen menjalankan pembahasan Ranperda secara terarah dan komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku.
Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengoptimalkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Jeneponto. ( Yahya Patta/Buang supeno)
