Nusron Wahid Desak Rakor Pertanahan Digelar hingga Desa, 554 Ribu Hektare Sawah Terancam Alih Fungsi
Jakarta | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong penguatan pencegahan tindak pidana pertanahan hingga tingkat desa.
Ia juga meminta kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan.
Dua rekomendasi tersebut disampaikan Nusron saat membuka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).
Menurut Nusron, pencegahan kejahatan pertanahan tidak boleh hanya bertumpu pada penanganan di tingkat pusat. Upaya tersebut harus dimulai dari hulu dengan melibatkan kepala desa dan perangkat yang memiliki kewenangan menerbitkan surat keterangan terkait pertanahan.
Ia mengusulkan agar Rakor dilaksanakan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan Kantor Pertanahan, kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah, kepala desa, serta petugas pembuat surat keterangan di desa.
“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya bagaimana,” kata Nusron.
Menurutnya, kepala desa dan perangkat desa memiliki posisi strategis karena mengetahui riwayat serta kondisi tanah di wilayah masing-masing.
Karena itu, edukasi mengenai administrasi pertanahan perlu diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan dokumen yang berpotensi memicu sengketa maupun tindak pidana pertanahan.
“Sebelum ada Rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat Rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, Kapolres, dan pemda di situ. Jadi kita jemput wilayah ini sampai di level hulunya,” ujarnya.
554 Ribu Hektare Lahan Beralih Fungsi
Rekomendasi kedua yang menjadi perhatian Nusron adalah memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai agenda penting dalam Rakor.
Ia menilai penanganan tindak pidana pertanahan selama ini tidak cukup hanya berorientasi pada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus menyentuh aspek penggunaan dan pemanfaatannya (land use).
Nusron mengungkapkan, terdapat sekitar 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang.
Lahan tersebut dialihfungsikan secara sepihak dari kawasan persawahan menjadi perumahan, kawasan industri, dan berbagai peruntukan lainnya.
“Kalau tidak ada bahasan Rakor masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera. Nanti lama-lama sawah kita habis,” tegasnya.
Ia mengingatkan, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Ketika lahan sawah terus menyusut, ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan berpotensi semakin besar.
“Kalau pangan kita tergantung dengan impor, maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing,” tandas Nusron.
Karena itu, ia meminta penegakan hukum pertanahan tidak hanya menyasar persoalan sertifikat, kepemilikan, dan penguasaan tanah, tetapi juga pelanggaran pemanfaatan ruang serta alih fungsi lahan yang bertentangan dengan peraturan.
Perkuat Sinergi Aparat Penegak Hukum
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga mengingatkan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi serta jajaran Kepolisian RI dan Kejaksaan RI agar meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mencegah serta menyelesaikan tindak pidana pertanahan.
Menurutnya, sinergi antarlembaga harus dibangun hingga tingkat daerah dan tidak berhenti pada koordinasi di tingkat provinsi.
“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” katanya.
Usai membuka Rakor dengan pemukulan gong, Menteri Nusron menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan dalam penanganan tindak pidana pertanahan.
Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.
Melalui Rakor ini, Kementerian ATR/BPN berharap pencegahan dan penindakan kejahatan pertanahan semakin efektif, mulai dari tingkat desa hingga pusat, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap tanah pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan nasional.( Sar)
