Denpasar | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) sebagai mitra strategis dalam menciptakan administrasi pertanahan yang tertib, akurat, dan berintegritas.
Penegasan ini disampaikan saat dirinya menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025 yang digelar di Bali, Selasa (25/11/2025).
“Bapak/Ibu adalah mitra strategis ATR/BPN. Karena itulah saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membenahi dan memperbaiki manajemen land tenure dan manajemen administrasi pertanahan,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.
Di hadapan ratusan anggota MASKI dari seluruh Indonesia, Menteri Nusron menekankan bahwa kualitas pekerjaan Kementerian ATR/BPN sangat ditentukan oleh standar dan profesionalitas para surveyor kadaster.
Semakin baik kualitas yang diterapkan MASKI, semakin kuat pula hasil akhir pekerjaan pertanahan.
Ia mendorong MASKI untuk menyusun standar, quality assurance, quality control, hingga code of conduct yang lebih komprehensif.
“Produk pertanahan itu harus dapat digunakan, harus prudent, dan harus punya dimensi risk management yang jelas. Semua harus dicek satu per satu, valid, dan solid tanpa penyimpangan sedikit pun,” tegasnya.
Menteri Nusron juga mengingatkan bahwa banyak persoalan pertanahan berawal dari ketidakakuratan data fisik.
“Kalau satu objek tanah bisa dimiliki dua sampai lima orang, pasti ada yang salah. Kebenaran fisik itu tunggal,” ujarnya dalam Munas yang mengangkat tema “Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Hukum Surveyor Berlisensi dan Peluang Bisnis Data Kadastral dalam Ekosistem Pertanahan Indonesia.”
Ia mengajak MASKI merumuskan aturan yang memperkuat profesionalitas, termasuk kemungkinan mewajibkan sertifikasi kompetensi tambahan terkait integritas dan risk management bagi surveyor independen.
“Produk itu hanya akan kredibel jika prosesnya kredibel, dan yang paling paham soal proses adalah Bapak/Ibu sekalian,” tambahnya.
Menteri Nusron juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Munas MASKI 2025 dan memberikan dorongan moral kepada para surveyor untuk menjaga integritas serta memastikan data pertanahan disajikan secara akurat dan transparan. “Jangan sampai hak kepemilikan masyarakat menjadi kabur karena kesalahan kadastral. Publik berhak mendapat informasi pertanahan yang se-transparan-transparannya,” tutupnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan pemaparan sejumlah narasumber, di antaranya Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Mohamad Gugus Perdana. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging, beserta jajaran. Turut hadir Ketua Umum MASKI, Loerdi Latrianto.( Eno).
