Malang | Serulingmedia.com – Puluhan warga Kecamatan Karangploso dari berbagai desa menggelar diskusi terbuka di rest area Karangploso, Sabtu (10/1/2026).
Mereka menyuarakan keresahan lama terkait ketiadaan SMA Negeri di wilayah Karangploso, yang dinilai sebagai bentuk ketidakadilan pembangunan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
Karangploso selama ini dikenal sebagai salah satu pusat grosir dan pasar sayur terbesar di Indonesia, dengan aktivitas ekonomi yang tinggi.
Namun ironisnya, kemajuan ekonomi tersebut tidak diimbangi dengan pemerataan fasilitas pendidikan negeri. Hingga kini, tidak satu pun SMA Negeri berdiri di Karangploso, sementara kecamatan lain di Kabupaten Malang telah memilikinya.
Akibat kondisi tersebut, lulusan SMP di Karangploso terpaksa melanjutkan pendidikan ke luar wilayah, seperti Kota Malang dan Kota Batu.
Selain jarak yang jauh, sistem zonasi membuat peluang siswa Karangploso semakin kecil, baik melalui jalur reguler maupun prestasi.
Salah satu warga Karangploso, Rofik Ishara, mengungkapkan bahwa selama tiga hingga empat tahun terakhir jumlah lulusan SMP di Karangploso telah melebihi daya tampung SMA swasta dan pondok pesantren yang ada.
“Kalau melihat data, siswa SMP itu sebenarnya sudah lama melebihi kuota SMA swasta maupun pondok pesantren. Kalau mau lanjut ke kota atau ke Batu, itu di luar zonasi dan saingannya jauh lebih berat. Nilai jalur prestasi pun sering dikurangi,” ujar Rofik, Senin ( 12/1/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut sangat memberatkan warga tidak mampu. Jarak yang jauh dan biaya transportasi menjadi hambatan serius, terutama bagi warga di wilayah Supit Urang dan sekitarnya.
Dampak yang lebih memprihatinkan, lanjut Rofik, adalah menurunnya minat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA akibat kesulitan akses.
“Karena kesukaran itu, mindset masyarakat berubah. Banyak yang akhirnya berpikir tidak perlu melanjutkan SMA lagi bahkan ada yang dikawinkan,” ungkapnya.
Warga menegaskan bahwa aksi diskusi ini bukan gerakan spontan. Aspirasi terkait pendirian SMA Negeri di Karangploso telah disuarakan sejak bertahun-tahun lalu, namun hingga kini belum mendapatkan respons nyata dari pemerintah.
Dalam forum tersebut, warga juga mempertanyakan peran wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan Malang Raya.
Pasalnya, di Karangploso terdapat perwakilan DPRD Kabupaten Malang, DPR RI, bahkan wakil menteri, namun persoalan pendidikan menengah negeri tak kunjung terselesaikan.
“Kami hanya ingin Karangploso punya SMA Negeri seperti kecamatan lainnya. Ada apa sebenarnya dengan Karangploso? Kenapa tidak ada yang peduli?” tegas salah satu perwakilan warga.
Warga berharap pemerintah daerah dan para pemangku kebijakan segera membuka mata dan telinga, serta menjadikan pendirian SMA Negeri di Kecamatan Karangploso sebagai prioritas pembangunan pendidikan.
Bagi mereka, SMA Negeri bukan sekadar gedung, melainkan jalan masa depan bagi generasi muda Karangploso.( Eno).
