Batu| Serulingmedia.com – Debat publik dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momen yang dinanti-nanti.
Dalam sesi ini, para pasangan calon akan saling beradu gagasan, solusi, serta program yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan fundamental di daerah.
Ini menjadi arena penting bagi masyarakat untuk menilai kualitas calon dalam merumuskan visi, misi, kebijakan, serta program kerja. Namun, mengapa debat publik ini begitu menarik dan penting?
Pertama, debat publik menjadi tolak ukur awal bagi masyarakat untuk mengenal sejauh mana calon kepala daerah memiliki leadership yang mumpuni. Kepemimpinan bukan hanya soal kemampuan berbicara atau berjanji, tetapi lebih dari itu, bagaimana calon mampu memformulasikan kebijakan yang tepat guna menyelesaikan permasalahan daerah.
Dalam debat publik, penonton bisa melihat kemampuan calon dalam merespon persoalan, mengambil kebijakan, dan menghadirkan solusi.
Kedua, debat publik menjadi indikator apakah calon kepala daerah benar-benar memahami kondisi aktual daerah yang dipimpinnya. Pemahaman terhadap keadaan eksisting, historis, dan perencanaan masa depan sangat krusial.
Seorang pemimpin yang baik harus mampu mengidentifikasi persoalan yang telah berlangsung, belajar dari pengalaman masa lalu, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk membangun daerah di masa depan. Jika calon hanya beretorika tanpa memahami persoalan riil di daerah, maka integritas kepemimpinannya patut dipertanyakan.
Ketiga, debat ini mengungkap apakah calon kepala daerah memiliki wawasan yang memadai tentang tata kelola pemerintahan daerah. Memimpin sebuah daerah bukanlah hal yang mudah.
Diperlukan pemahaman mendalam tentang tata kelola pemerintahan yang baik agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga transparan dan akuntabel. Ini menjadi aspek yang penting, terutama mengingat tantangan birokrasi yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Namun, apakah debat publik dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara? Untuk wilayah kabupaten yang luas dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam, pengaruh debat mungkin tidak terlalu besar. Tetapi untuk wilayah perkotaan, di mana kondisi sosial-politik lebih dinamis dan sensitif, debat publik bisa sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dan perolehan suara calon.
Visi, Misi, dan Program: Membaca Keseriusan Calon
Salah satu hal yang perlu dipahami masyarakat adalah perbedaan antara visi, misi, kebijakan, dan program.
Visi adalah gambaran ideal yang diharapkan tercapai pada akhir masa jabatan, biasanya lima tahun ke depan. Sementara itu, misi adalah langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.
Kebijakan, di sisi lain, adalah tindakan konkret yang diputuskan untuk mencapai tujuan, dan program merupakan instrumen kebijakan yang berisi proyek-proyek strategis.
Sebagai contoh, visi City in a Garden dari Singapura adalah contoh yang sangat baik. Dengan visi yang ringkas namun penuh makna, Singapura telah berhasil memadukan kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan, menunjukkan bahwa visi yang baik bisa menjadi motor penggerak perubahan.
Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Saat ini, salah satu isu utama yang sering muncul di hampir setiap daerah adalah masalah tata kelola pemerintahan. Pelayanan publik yang lambat, sistem perizinan yang berbelit, hingga tingginya angka korupsi di kalangan pejabat daerah menjadi masalah serius.
Lebih dari 150 kepala daerah telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara belanja pegawai yang melebihi 40% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi beban yang menghambat pembangunan.
Di sisi lain, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menunjukkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran.
Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, dan visioner harus menjadi fokus utama.
Pemerintah daerah yang baik harus mampu menegakkan Peraturan Daerah (Perda) secara tegas untuk kepentingan rakyat kecil.
Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang mampu menekan penyimpangan dalam setiap aktivitas birokrasi, terutama dalam pelayanan publik. Inovasi diperlukan untuk mengatasi birokrasi yang lamban melalui penggunaan teknologi, sementara pemimpin yang visioner harus mampu merancang pembangunan yang berkelanjutan.
——-
Debat publik dalam Pilkada bukan sekadar ajang retorika, tetapi lebih dari itu, merupakan cermin bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana kualitas kepemimpinan para calon kepala daerah.
Melalui debat ini, masyarakat dapat mengetahui apakah calon tersebut memiliki visi yang jelas, memahami permasalahan daerah, serta mampu menawarkan solusi yang konstruktif. Pada akhirnya, tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, inovatif, dan visioner harus menjadi tujuan utama dalam menciptakan pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Semoga debat ini menjadi langkah awal menuju kemajuan bangsa.( Ir. Budi Santoso MS, kepala Pusat Riset & Data Serulingmedia.com ).
