Jombang | Serulingmedia.com — Juli 2000 masih saya ingat sebagai masa ketika Indonesia sedang belajar berdiri kembali.
Reformasi baru beberapa tahun berjalan. Kebebasan politik tumbuh cepat, kritik terdengar di mana-mana, tetapi arah kebangsaan belum sepenuhnya menemukan keseimbangan.
Dalam suasana nasional yang masih bergejolak itulah saya berkesempatan mewawancarai KH. Yusuf Hasyim di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.
Saat itu, negeri ini berada di persimpangan. Euforia kebebasan sering kali beriringan dengan kegaduhan politik, tarik-menarik kepentingan elite, dan kegelisahan publik terhadap masa depan demokrasi.
Saya datang ke Tebu Ireng dengan membawa pertanyaan-pertanyaan zaman, dan mendapati pesantren ini justru menghadirkan ketenangan—seolah menjadi ruang jeda di tengah kebisingan nasional.
KH. Yusuf Hasyim saya temui dalam kesederhanaan. Ia dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, politikus Indonesia, dan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng hingga 2006.
Ia juga merupakan putra Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus paman Presiden keempat Republik Indonesia, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Namun dalam perjumpaan itu, tidak ada kesan tokoh besar yang berjarak. Yang saya rasakan justru keteduhan seorang ulama yang memilih berjalan pelan di tengah zaman yang berlari cepat.
Dalam wawancara tersebut, KH. Yusuf Hasyim tidak larut dalam pembahasan politik praktis, meski saat itu dinamika nasional begitu kuat.
Ia lebih banyak menekankan peran moral ulama dan pesantren dalam menjaga keseimbangan bangsa.
“Ilmu seharusnya membuat orang lebih lembut, bukan merasa paling benar,” ujar KH. Yusuf Hasyim dengan nada tenang.
Ucapan itu terasa menohok sekaligus menyejukkan. Di tengah bangsa yang sedang belajar berbicara lantang pasca-Reformasi, saya menangkap pesan bahwa kebebasan tanpa kerendahan hati justru bisa melahirkan kebuntuan baru.
Sebagai pengasuh pesantren, KH. Yusuf Hasyim memandang santri sebagai harapan di tengah perubahan.
Ia menegaskan kepada saya bahwa pesantren tidak boleh terjebak pada romantisme masa lalu, tetapi juga tidak boleh tercerabut dari nilai dasar Islam dan kebangsaan.
“Santri harus berani membaca zaman, tetapi tetap berpegang pada adab,”
tuturnya.
Dari penjelasannya, saya memahami bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa, terutama di masa transisi.
Ketika kehidupan sosial dan politik bergerak lebih cepat daripada kesiapan etika publik, pesantren diharapkan menjadi jangkar moral—menjaga agar kebebasan tidak kehilangan arah.
Saat saya menanyakan tentang makna perjuangan dan pengabdian di masa sulit, KH. Yusuf Hasyim menjawab singkat, tanpa retorika, namun terasa sangat dalam:
“Yang penting istiqamah.”
Kalimat sederhana itu saya catat bukan hanya di kertas, tetapi juga dalam ingatan.
Saya pulang dari Tebu Ireng dengan kesadaran bahwa menjaga konsistensi nilai sering kali jauh lebih berat daripada sekadar menyuarakan perubahan.
Di tengah euforia Reformasi, pesan itu terasa seperti penyeimbang agar bangsa ini tidak berjalan terlalu jauh tanpa kompas moral.
KH. Yusuf Hasyim kini telah wafat. Namun bagi saya, ia meninggalkan warisan yang tidak selalu tercatat dalam dokumen politik atau kebijakan negara.
Warisan itu hidup dalam nilai-nilai pesantren, Nahdlatul Ulama, dan kesadaran kebangsaan yang ia rawat dengan keteladanan.
Lebih dari dua dekade sejak wawancara Juli 2000 itu berlangsung, catatan dari Tebu Ireng masih terasa relevan.
Ketika ruang publik kembali ramai oleh perdebatan dan polarisasi, saya kerap teringat pesan-pesan sederhana yang ia sampaikan tanpa nada menggurui.
Dari Tebu Ireng, saya belajar bahwa perubahan sejati tidak hanya membutuhkan keberanian bersuara, tetapi juga ketenangan berpikir, kejernihan nurani, dan kesetiaan untuk tetap istiqamah.
Sebuah pelajaran kebangsaan yang disampaikan dengan suara pelan, namun gema nilainya panjang.( Eno).
