ATR/BPN Bidik Pendaftaran Tanah 4,8 Juta Hektare, Gandeng Bank Dunia Lewat ILASPP
Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare selama periode 2025–2029 melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Program yang didukung Bank Dunia ini diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus mengintegrasikan administrasi pertanahan dan tata ruang.
Target tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan ILASPP memiliki cakupan luas dan dampak strategis bagi pembenahan tata kelola pertanahan serta tata ruang di Indonesia.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu.
Menurut dia, pelaksanaan program tersebut membutuhkan komitmen pemerintah, penguatan kelembagaan, serta koordinasi yang efektif antarkementerian dan lembaga.
Dukungan itu diperlukan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
ATR/BPN juga memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi.
Langkah ini dilakukan agar data dari berbagai instansi dapat saling terhubung sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Dalam pelaksanaannya, ILASPP melibatkan sejumlah pihak, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri. Sinergi lintas lembaga dinilai penting untuk memperkuat kualitas data dan efektivitas penyelenggaraan administrasi pertanahan.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat,” tutur Dalu.
Ia menegaskan, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui dukungan kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, serta percepatan pengambilan keputusan.
Melalui ILASPP, ATR/BPN berharap pembenahan administrasi pertanahan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga menghasilkan sistem pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang lebih terintegrasi.
Program ini diharapkan memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Willem van der Muur, Land Tenure Specialist pada World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama ATR/BPN juga mengikuti kegiatan secara daring maupun luring.( Sat).
