Indonesia-Timor-Leste Jajaki Kerja Sama, ATR/BPN Bagikan Pengalaman Administrasi Pertanahan
Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem administrasi pertanahan.
Peluang tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dengan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia sekaligus penjajakan kerja sama peningkatan kapasitas kelembagaan kedua negara.
“Kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.
Dalam kesempatan itu, Ossy memaparkan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, serta penataan ruang.
Ia menjelaskan, salah satu tugas utama kementerian adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Sistem pendaftaran tanah di Indonesia mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Kedua proses tersebut menjadi fondasi dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Ossy menegaskan, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan terbuka untuk menjadi bahan pembelajaran bagi Timor-Leste.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, delegasi Timor-Leste juga menyoroti aspek teknis penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menjelaskan mekanisme pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997, termasuk berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Sementara itu, Paulo Remedios yang didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, mengapresiasi kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Ia menilai pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan, meskipun kedua negara memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda.
Paulo berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terus berlanjut. Pertukaran pengalaman tersebut dinilai memberikan wawasan penting bagi Timor-Leste, terutama dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pertanahan.
Pertemuan ini sekaligus membuka ruang bagi pengembangan hubungan kerja sama kedua negara melalui pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik di bidang pertanahan.( Sar).
