Prof.Aan Eko Widiarto: Gibran Mundur, Jangan Biarkan Polemik Berubah Jadi Krisis Nasional
Malang I Serulingmedia.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi momentum penting untuk mengakhiri polemik politik yang berkembang di tengah masyarakat. Keputusan tersebut dinilai sebagai sikap berani sekaligus bentuk kepekaan terhadap keresahan publik.
Ahli Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, mengapresiasi langkah Gibran. Menurut dia, keputusan mundur menunjukkan sikap gentle seorang pejabat negara dalam merespons persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
“Ya, terkait dengan mundurnya beliau, saya mengapresiasi. Itu sebagai sebuah bentuk sikap yang gentle untuk bisa memahami apa yang menjadi keresahan publik, menjadi perhatian publik,” ujar Aan.
Ia mengingatkan, polemik politik yang tidak segera diselesaikan berpotensi berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Situasi tersebut perlu dihindari, terutama ketika Indonesia juga sedang menghadapi tantangan ekonomi.
“Sehingga tidak sampai nanti menimbulkan masalah krisis politik di Indonesia dan ekonomi khususnya yang sekarang juga sedang bermasalah,” katanya.
Bagi Aan, pengunduran diri tersebut harus menjadi pintu masuk bagi penyelesaian persoalan secara konstitusional. Pemerintah dan lembaga negara tidak boleh membiarkan ketidakpastian politik berlangsung berkepanjangan.
Ia berharap MPR segera menjalankan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden melalui calon yang diusulkan Presiden.
“Maka dari itu, kita mengapresiasi dan semoga dengan ini segera cepat ada penggantinya di MPR yang akan dipilih oleh MPR atas usulan Presiden,” ujarnya.
MPR Siapkan Proses Penggantian
Sebelumnya, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 11.16 WIB. Ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.
Ahmad Muzani menjelaskan, surat serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta MPR segera memproses pengunduran dirinya.
Pimpinan MPR selanjutnya akan menggelar rapat pimpinan, kemudian rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menentukan langkah berikutnya.
MPR menyebut memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden definitif. Presiden Prabowo nantinya diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden dalam waktu 14 hari setelah menerima permintaan resmi dari MPR.
Pimpinan MPR berharap proses tersebut berjalan tertib dan mendapat dukungan masyarakat.
“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” ujar pimpinan MPR.
Ujian Kedewasaan Politik
Pengunduran diri Gibran kini membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Sebelumnya, muncul desakan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Dalam situasi tersebut, persoalan utama bukan semata siapa yang akan menggantikan Gibran. Publik juga menunggu apakah lembaga negara mampu memastikan proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai konstitusi.
Peringatan Aan tentang potensi krisis politik dan ekonomi menjadi pengingat bahwa stabilitas nasional tidak cukup dijaga melalui pergantian pejabat. Kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan kepastian hukum juga harus menjadi perhatian. ( Eno)
