Prof La Ode Husen: Wapres Mundur Sukarela Sah Menurut Konstitusi, Tak Harus Lewat Pemakzulan
Mekah | Serulingmedia.com –Pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia secara sukarela merupakan langkah yang sah secara konstitusional dan memiliki landasan kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pandangan tersebut disampaikan Prof. La Ode Husen, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI Makassar, saat menjalankan ibadah umrah di Mekah.
Menurut La Ode Husen, konstitusi Indonesia mengatur dua mekanisme terkait berakhirnya jabatan Wakil Presiden sebelum masa jabatan berakhir, yakni pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan (impeachment).
Ia menjelaskan, jalur pengunduran diri secara sukarela memiliki dasar hukum dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan.
Apabila Wakil Presiden memilih mengundurkan diri dengan menyampaikan pernyataan atau surat pengunduran diri, proses tersebut menjadi salah satu dasar konstitusional terjadinya kekosongan jabatan.
Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan yang kosong.
Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih. MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi.
“Pengunduran diri merupakan pilihan sukarela yang diakui konstitusi. Karena itu, mekanismenya berbeda dengan pemberhentian melalui pemakzulan,” demikian pokok pandangan hukum yang disampaikan La Ode Husen.
Pemakzulan Harus Melalui Proses Konstitusional
Berbeda dengan pengunduran diri, pemberhentian Wakil Presiden secara paksa harus melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Mekanisme tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak karena melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
Tahap pertama, DPR menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Wakil Presiden.
Dugaan tersebut dapat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Tahap berikutnya, DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.
Apabila MK memutuskan bahwa dugaan pelanggaran terbukti, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya, MPR menggelar sidang paripurna untuk mengambil keputusan akhir sesuai ketentuan konstitusi.
Pilihan Politik dengan Konsekuensi Ketatanegaraan
La Ode Husen menegaskan, dari perspektif hukum tata negara, pengunduran diri pribadi merupakan jalur konstitusional yang berbeda dari pemakzulan.
Pilihan tersebut memungkinkan berakhirnya jabatan Wakil Presiden tanpa harus menempuh rangkaian proses panjang sebagaimana mekanisme impeachment.
Namun, pengunduran diri tidak serta-merta menghilangkan kewajiban negara untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan. Pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme yang secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dengan demikian, konstitusi tidak hanya menyediakan mekanisme pemberhentian pejabat negara, tetapi juga mengatur secara jelas proses pergantian untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
Pandangan La Ode Husen tersebut menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua jalur berbeda, dengan persyaratan serta konsekuensi hukum masing-masing.
Keduanya harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan politik.( Yahya Patta/Buang supeno).
