Jakarta | Serulingmedia.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan “Outstanding Government Collaboration” dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan energi panas bumi atau geotermal di Indonesia.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Penghargaan menjadi bentuk apresiasi terhadap sinergi lintas kementerian dalam mendorong pengembangan panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan nasional.
Kementerian ATR/BPN dinilai memiliki peran penting, khususnya dalam memastikan aspek pertanahan yang menjadi bagian penting dari pembangunan proyek geotermal.
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kontribusi nyata jajarannya dalam mendukung pengembangan panas bumi.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan penyelenggara IIGCC atas penghargaan ini,” ujar Deni Santo seusai menerima penghargaan di Jakarta.
Menurut Deni, dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap proyek geotermal tidak hanya berhenti pada persoalan administrasi pertanahan.
Dukungan diberikan sejak tahap pengadaan tanah hingga memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang digunakan untuk pembangunan proyek.
Sejumlah proyek pengembangan geotermal bahkan masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berkaitan dengan kepentingan umum.
Karena itu, aspek pertanahan menjadi salah satu faktor penting yang harus dipastikan sejak awal.
“Proyek-proyek pengembangan geotermal itu ada yang masuk sebagai PSN dan kategorinya untuk kepentingan umum. Karena itu, peran kami dimulai dari pengadaan tanah,” jelasnya.
Setelah proses pengadaan tanah selesai, Kementerian ATR/BPN juga berperan memberikan hak atas tanah untuk memastikan kepastian hukum bagi proyek.
Apabila dalam pelaksanaannya muncul persoalan atau sengketa pertanahan, kementerian turut mengambil peran dalam penyelesaiannya.
“Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum, dan apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya,” lanjut Deni.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM dan pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar pengembangan panas bumi tidak hanya berjalan dari sisi investasi dan teknologi, tetapi juga memiliki kepastian hukum dari aspek pertanahan.
Dukungan tersebut diharapkan mampu memperlancar pembangunan proyek-proyek geotermal sekaligus memperkuat pengembangan energi terbar ukan di Indonesia.
Dengan posisi tersebut, pengelolaan pertanahan menjadi salah satu fondasi penting dalam mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan, sekaligus memastikan pembangunan proyek strategis nasional tetap berjalan dengan kepastian hukum. ( Sar).
