Netty Syahruddin: Makassar Terlalu Lama Menjadi Konsumen, Urban Farming Harus Naik Kelas
Makassar | Serulingmedia.com — Kota Makassar boleh tumbuh menjadi pusat perdagangan dan jasa di Indonesia Timur.
Gedung bertambah, permukiman meluas, aktivitas ekonomi bergerak. Tetapi ada satu pertanyaan yang justru semakin penting: ketika pasokan pangan terganggu, seberapa siap Makassar memenuhi kebutuhan warganya sendiri?
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika sebagian kebutuhan pangan kota masih bergantung pada daerah pemasok.
Guru Besar Fakultas Pertanian dan Bioremediasi Lahan Tambang Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Netty Syahruddin, melihat ketergantungan tersebut sebagai persoalan struktural yang tidak cukup dijawab dengan operasi pasar atau intervensi harga ketika harga pangan sudah terlanjur melonjak.
Menurut Netty, kota perlu membangun sumber pangan alternatif dari dalam wilayahnya sendiri. Salah satu pilihannya adalah urban farming.
Persoalannya, urban farming selama ini kerap ditempatkan sebagai program penghijauan, lomba kampung, atau kegiatan simbolik. Padahal, jika dikelola serius, pertanian perkotaan dapat menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan.
Kota Besar, Tetapi Rawan Pasokan
Makassar berada pada posisi penting sebagai pusat distribusi kawasan timur Indonesia. Namun, posisi sebagai pusat perdagangan tidak otomatis berarti memiliki ketahanan pangan yang kuat.
Justru sebaliknya, ketergantungan pada jaringan pasokan membuat kota menghadapi risiko ketika terjadi gangguan produksi, cuaca ekstrem, kenaikan ongkos angkut, kelangkaan komoditas, atau hambatan distribusi.
Dalam kondisi semacam itu, harga pangan menjadi indikator paling cepat yang dirasakan masyarakat.
Cabai naik, bawang naik, sayuran naik. Beban akhirnya kembali kepada konsumen.
Selama Makassar hanya menjadi pasar, masyarakat kota akan selalu berada di ujung rantai pasok.
Netty mendorong perubahan paradigma. Masyarakat tidak cukup hanya menjadi konsumen. Sebagian kebutuhan pangan harus mulai diproduksi dari lingkungan sendiri.
Lahan Sempit Bukan Alasan
Argumen klasik bahwa Makassar kekurangan lahan pertanian juga tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan.
Urban farming justru berangkat dari keterbatasan itu.
Vertikultur, hidroponik, pot, polybag dan berbagai metode budidaya sederhana memungkinkan tanaman dikembangkan pada ruang yang sempit.
Halaman rumah, sekolah, kantor, kampus hingga ruang publik dapat dimanfaatkan.
Tetapi persoalannya kembali pada kebijakan.
Jika urban farming hanya diberi bibit tanpa pendampingan, program itu mudah berubah menjadi proyek bagi-bagi tanaman.
Tanaman bisa tumbuh beberapa minggu, lalu mati karena tidak ada yang merawat.
Program selesai, laporan dibuat, tetapi ketahanan pangan tidak bergerak.
Karena itu, Netty menekankan pentingnya program yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.
Pemerintah Jangan Berhenti pada Seremoni
Pemerintah Kota Makassar memiliki peran strategis untuk mengubah urban farming dari kegiatan sporadis menjadi kebijakan kota.
Program dapat dimulai dari RT/RW dengan target produksi yang terukur. Pemerintah bukan hanya membagikan bibit, tetapi memastikan ada pendampingan, teknologi, sarana produksi, pengelolaan pascapanen hingga akses pasar.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi berapa ribu bibit yang dibagikan, melainkan berapa kilogram pangan yang berhasil diproduksi dan berapa rumah tangga yang benar-benar memperoleh manfaatnya.
Ukuran keberhasilan harus bergeser dari administrasi kegiatan menuju dampak.
Jika satu kawasan mampu memproduksi sebagian kebutuhan sayurnya, mengurangi sampah organik melalui kompos, dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi warga, maka urban farming memiliki nilai strategis.
Jika tidak, ia hanya menjadi ornamen kebijakan.
Kampus Harus Turun dari Menara Gading
Netty juga menempatkan perguruan tinggi sebagai aktor penting.
Kampus tidak seharusnya hanya menghasilkan kajian tentang ketahanan pangan, lalu berhenti di ruang seminar.
Pengetahuan tentang teknologi budidaya, tanaman adaptif, pupuk organik, pengolahan hasil dan kewirausahaan dapat dibawa langsung ke masyarakat.
Makassar membutuhkan laboratorium urban farming yang hidup di tengah masyarakat.
Perguruan tinggi dapat mendampingi kelompok warga, pemerintah dapat menyediakan kebijakan dan fasilitas, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama.
Tanpa transfer pengetahuan, urban farming akan sulit naik kelas dari hobi menjadi sistem pangan perkotaan.
“Makassar Menanam” Jangan Sekadar Slogan
Gagasan “Makassar Menanam” yang didorong Netty semestinya tidak berhenti sebagai slogan.
Gerakan itu harus memiliki target, peta wilayah, komoditas prioritas, pendampingan dan evaluasi.
Setiap rumah tidak harus menjadi lahan pertanian. Tetapi setiap ruang yang memungkinkan harus dimanfaatkan secara produktif.
Cabai, tomat, kangkung, sawi, bawang, tanaman obat dan komoditas lain yang sesuai dengan kondisi lingkungan dapat dikembangkan.
Jika ribuan rumah melakukan hal yang sama, akumulasinya menjadi kekuatan pangan kota.
Di sinilah urban farming memiliki makna politik pangan: memindahkan sebagian kendali atas pangan dari rantai pasok yang panjang kembali ke tangan masyarakat.
Ketahanan Pangan Bukan Hanya Soal Harga
Selama ini ketahanan pangan sering dibaca melalui ketersediaan dan harga komoditas.
Padahal ada persoalan yang lebih mendasar: siapa yang menguasai produksi dan seberapa tergantung masyarakat terhadap pasokan dari luar?
Makassar tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan pangannya sendiri. Namun, ketergantungan total juga bukan pilihan yang aman.
Karena itu, urban farming harus ditempatkan sebagai salah satu lapisan pertahanan pangan kota.
Bukan pengganti petani desa, melainkan pelengkap sistem pangan regional.
Makassar membutuhkan kota yang tetap menjadi pusat perdagangan, tetapi tidak sepenuhnya menjadi kota konsumsi.
Jika setiap krisis pasokan selalu berakhir dengan pemerintah mengejar harga di pasar, persoalannya mungkin bukan sekadar harga.
Bisa jadi, yang selama ini kurang dibangun adalah kapasitas produksi pangan di dalam kota itu sendiri.
Dan dari halaman rumah yang kecil, perubahan itu bisa dimulai.






