Realisasi Anggaran ATR/BPN 2025 Tembus 95,73 Persen, DPR Minta Pengawasan Diperketat
Jakarta | Serulingmedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,73 persen atau sebesar Rp6,128 triliun dari total pagu anggaran Rp6,401 triliun.
Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026), sebagai bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
“Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sekitar Rp6.128.365.417.558 dari total pagu Rp6.401.913.357.000,” ujar Nusron Wahid.
Dalam paparannya, Nusron menjelaskan bahwa sepanjang 2025 Kementerian ATR/BPN menerima tambahan anggaran sebesar Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, serta hibah luar negeri Rp22,60 miliar.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam dua tahap.
Tahap pertama sebesar Rp766,4 miliar digunakan untuk membiayai belanja pegawai non-ASN yang beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara tahap kedua senilai Rp666,9 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai calon ASN, mendukung program prioritas nasional, peningkatan layanan pertanahan dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Kementerian ATR/BPN terus memperkuat tata kelola keuangan negara agar berorientasi pada kinerja, hasil, dan dampak yang terukur.
Komisi II DPR RI juga menekankan pentingnya penerapan mekanisme check and balance untuk mencegah penyimpangan, menghindari temuan yang berulang, serta meminimalkan potensi kerugian negara, khususnya pada program prioritas nasional dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan bersama jajaran pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN. Sementara seluruh kantor wilayah dan kantor pertanahan di daerah mengikuti jalannya rapat secara daring.( Sar).
