Batu | Serulingmedia.com – Rencana pembangunan kawasan Simpang Empat PATI (Panglima Sudirman–Trunojoyo–Indragiri) Kota Batu senilai Rp10 miliar mulai menuai sorotan tajam.
Selain nasib pedagang kaki lima (PKL) yang belum jelas, DPRD Kota Batu juga mempertanyakan grand design proyek strategis tersebut yang dinilai belum tersosialisasi secara terbuka kepada publik.
Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Asmadi, mengaku prihatin terhadap kondisi para pedagang yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan Simpang Empat PATI.
Menurut dia, hingga kini belum ada kepastian terkait relokasi maupun konsep penataan kawasan setelah proyek dimulai.
“Program strategis daerah memang layak dilaksanakan sebagai perwujudan visi misi kepala daerah. Tapi komitmen pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk pedagang di kawasan itu, harus menjadi bagian dari desain program,” kata Asmadi, Jumat (29/5/2026).
Menurut dia, para PKL telah berjualan sejak 2004 dan menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat di kawasan tersebut. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada estetika kota tanpa memperhitungkan dampak sosial yang muncul.
Selain persoalan pedagang, Asmadi juga mempertanyakan grand design proyek preservasi Simpang Empat PATI yang hingga kini dinilai belum dipaparkan secara detail kepada DPRD maupun masyarakat.
“Grand design-nya seperti apa, konsep penataannya bagaimana, sampai sekarang belum ada sosialisasi secara jelas,” ujarnya.
Proyek preservasi kawasan Simpang Empat PATI dijadwalkan mulai dikerjakan pada akhir Juni 2026 dengan masa pengerjaan selama 150 hari menggunakan anggaran APBD Kota Batu sebesar Rp10 miliar.
Pemerintah Kota Batu menargetkan kawasan tersebut menjadi lebih representatif dan mendukung pengembangan sektor wisata.
Namun, Asmadi menilai proyek strategis daerah seharusnya dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan melibatkan seluruh pihak terdampak, termasuk DPRD dan para pedagang.
Ia mengungkapkan Komisi B DPRD Kota Batu belum pernah diajak membahas detail proyek tersebut. Karena itu, pihaknya akan menginisiasi rapat lintas komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan para pedagang guna mencari solusi bersama.
“InsyaAllah minggu depan kita agendakan pembahasan bersama komisi lain. Selanjutnya kami akan mengundang OPD terkait sekaligus para pedagang,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menilai proyek Simpang Empat PATI pada dasarnya hanya berupa penataan kawasan. Namun, sosialisasi kepada para pedagang terdampak dinilai masih minim sehingga memunculkan kebingungan di lapangan.
“Penataan saja sebenarnya, cuma sosialisasi ke pedagang yang terdampak yang masih kurang dilakukan. Sehingga para pedagang kebingungan,” ujar Ludi.
Asmadi menegaskan DPRD mendukung pembangunan kawasan kota selama bertujuan memperkuat ekonomi dan meningkatkan daya tarik wisata Kota Batu. Namun ia mengingatkan agar pembangunan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecil.
“Kalau dibangun lebih baik, lebih representatif, tentu bagus untuk memantik wisatawan datang. Tapi harus ada win-win solution, jangan sampai masyarakat dirugikan,” tuturnya.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan dampak sosial proyek dapat diantisipasi sejak awal agar pembangunan Simpang Empat PATI benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat Kota Batu.( Eno).
