Makassar | Serulingmedia.com — Peringatan keras datang dari akademisi ekonomi: APBN Indonesia memang aman di atas kertas, tetapi krisis energi yang mulai terasa di masyarakat bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi ketahanan fiskal nasional.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan APBN tetap terkendali—dengan defisit di bawah 3% dari PDB dan asumsi harga minyak aman hingga US$100 per barel—memang memberi ketenangan sementara.
Namun, Mahfudnurnajamuddin, Guru Besar FEB UMI sekaligus Asdir II PPs UMI Makassar, menegaskan bahwa kondisi lapangan menunjukkan tanda-tanda yang jauh dari stabil.
Dalam beberapa pekan terakhir, antrean panjang BBM di banyak daerah hingga kasus SPBU kehabisan stok menjadi sinyal bahwa tekanan energi tidak lagi bersifat wacana, tetapi telah masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kenaikan harga BBM non-subsidi di sejumlah wilayah juga mencerminkan bahwa gejolak global mulai menekan harga domestik.
Krisis Global Mengguncang Energi Dunia
Situasi global semakin tidak menentu. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama di jalur minyak strategis seperti Selat Hormuz, membuat harga energi melambung dan sangat volatil.
Ditambah kebijakan penahanan produksi oleh negara produsen minyak, pasar energi dunia berada dalam posisi rapuh.
“Ini bukan risiko biasa. Harga energi bisa naik kapan saja, dan Indonesia pasti terkena dampaknya,” ujar Mahfud.
Indonesia dalam Pusaran Tekanan
Indonesia yang masih sangat bergantung pada energi fosil terkena dampak langsung. Setiap kenaikan harga minyak global berarti inflasi meningkat, biaya logistik naik, dan beban subsidi energi makin berat.
Menurut Mahfud, kelangkaan BBM di daerah adalah indikator bahwa tekanan fiskal bukan lagi ancaman abstrak—tetapi sudah terjadi.
Efisiensi Pemerintah Belum Cukup
Langkah efisiensi seperti pemangkasan perjalanan dinas, yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dinilai hanya langkah simbolik.
“Penghematan administratif tidak sebanding dengan beban subsidi energi jika harga minyak terus naik,” tegasnya.
Ia menilai APBN memang mampu meredam guncangan, tetapi daya tahan itu tidak tanpa batas. Jika krisis energi berkepanjangan, ruang fiskal bisa menyempit dan mengganggu belanja strategis pemerintah.
Risiko Berlapis: Bukan Hanya Energi
Selain harga energi, Indonesia berhadapan dengan suku bunga global tinggi, penguatan dolar AS, dan perlambatan ekonomi mitra dagang. Ini membuat tekanan terhadap APBN datang dari banyak sisi sekaligus.
“Ketahanan fiskal hari ini bukan diuji oleh satu faktor, tetapi oleh kombinasi risiko yang bergerak bersamaan,” jelas Mahfud.
Transformasi Energi Mendesak
Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, Mahfud menegaskan perlunya transformasi kebijakan energi.
“Tanpa perubahan mendasar, APBN akan terus bersifat defensif—menahan guncangan tanpa pernah mengatasi akar masalahnya,” ujarnya.
Menurutnya, APBN tidak cukup hanya ‘tidak morat-marit’. Yang penting adalah kemampuannya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi di lapangan.
Ujian Sesungguhnya Sedang Terjadi
Mahfud menutup analisisnya dengan peringatan tegas:
“Pertanyaan utamanya bukan apakah APBN aman hari ini, tetapi apakah kebijakan saat ini cukup kuat menghadapi tekanan nyata yang sudah dirasakan masyarakat.”
Di tengah antrean BBM, potensi kelangkaan, dan kenaikan harga yang mulai terjadi, krisis energi bisa menjadi ujian terbesar bagi ketahanan APBN Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.(Yah/Eno)
