Jeneponto | Serulingmedia.com –Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di daerah itu menunjukkan lompatan signifikan.
Kecepatan, kemudahan akses, serta kualitas layanan kini semakin dirasakan masyarakat, seiring pembenahan masif yang dilakukan pemerintah daerah, Jum’at (27/3/2026).
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jeneponto mencatat peningkatan layanan hingga 20 persen dalam periode Maret 2025 – Maret 2026.
Data tersebut mencakup pencetakan 31.661 KTP elektronik, 44.313 Kartu Keluarga, 24.165 akta kelahiran, 8.817 dokumen pindah domisili, serta 2.922 akta kematian.
Kepala Disdukcapil Jeneponto, Dr. Mustaufiq, menilai capaian ini merupakan bukti menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan adminduk.
“Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan adminduk semakin meningkat,” ujarnya.
Lonjakan layanan tersebut tak lepas dari berbagai inovasi, mulai dari digitalisasi, percepatan layanan, hingga sistem jemput bola yang menjangkau warga di pelosok desa.
Disdukcapil juga memperkuat integrasi data kependudukan demi mendukung kebijakan berbasis data dan mewujudkan identitas tunggal.
Bupati H. Paris Yasir menegaskan bahwa peningkatan layanan adminduk merupakan salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Ia menekankan pentingnya menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat melalui kemudahan layanan dasar.
“Kita ingin masyarakat merasa benar-benar dilayani, bukan dipersulit. Administrasi kependudukan adalah hak setiap warga, dan tugas pemerintah memastikan hak itu mudah diakses,” tuturnya.
Paris juga menambahkan bahwa upaya pembenahan ini tidak boleh berhenti.
“Ini baru awal. Kita akan terus memperbaiki, mempercepat, dan memperluas layanan agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mengurus dokumen kependudukan,” ujarnya menegaskan komitmen keberlanjutan.
Meski capaian satu tahun ini cukup menggembirakan, Pemkab Jeneponto tetap melakukan evaluasi untuk memastikan pemerataan kualitas layanan di seluruh kecamatan dan desa.
Pemerintah berharap fondasi yang telah dibangun dapat menjadi langkah awal menuju pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (Yah/Eno)
