Komisi II DPR RI Tetapkan Pagu Anggaran ATR/BPN 2026 Rp9,499 Triliun, Nusron Janji Fokus ke Layanan Publik dan Program Strategis
Jakarta | Serulingmedia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi mendapat pagu anggaran sebesar Rp9,499 triliun untuk tahun 2026. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang hadir bersama Wakil Menteri Ossy Dermawan, menegaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan.
“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan penataan ruang,” ujar Nusron.
Dari total anggaran, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk gaji, tunjangan, dan mendukung operasional 527 satuan kerja di pusat dan daerah. Sementara Rp3,023 triliun diarahkan untuk kegiatan non-operasional, seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga penyusunan Peta Zona Nilai Tanah. Total belanja program prioritas mencapai Rp1,8 triliun.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,289 triliun pada 2026, naik sekitar Rp300 miliar atau 9,12% dibanding tahun sebelumnya. Target ini mayoritas bersumber dari layanan fungsional sebesar Rp3,245 triliun, sedangkan sisanya Rp44,651 miliar dari layanan umum.
Menteri Nusron menegaskan komitmennya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. “Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis. Sinergi antara pemerintah dengan legislatif menjadi kunci agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal,” tegasnya.
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan juga dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dari internal ATR/BPN, seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama turut mendampingi jalannya rapat.(Sar).






