Sudartik Tolak Revisi Sertifikat Warung Nasgor Bromo, Siap Lawan BPN Batu hingga Pengadilan
Batu | Serulingmedia.com – Sengketa tanah Warung Nasi Goreng Bromo di Jalan Bromo, Kelurahan Sisir, Kota Batu, memasuki babak baru.
Pemilik warung, Sudartik, melalui kuasa hukumnya, Hadi Santoso, S.H., secara tegas menolak tawaran revisi sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batu yang menetapkan luas tanahnya menjadi 70 meter persegi dari luas sertifikat semula 164 meter persegi.
Penolakan tersebut disampaikan secara resmi melalui surat yang diantarkan langsung oleh Hadi Santoso ke Kantor BPN Kota Batu, Rabu (18/11/2026).
Langkah itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pembahasan sebelumnya antara pihak Sudartik dan jajaran BPN Kota Batu.
Hadi menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sudartik dengan luas 164 meter persegi yang menurutnya merupakan produk hukum pertanahan yang sah.
“Kami akan mempertahankan posisi sertifikat dengan luas 164 meter persegi dan tidak mau diganti menjadi 70 meter persegi yang hanya untuk rumah induk saja. Sebab, tanah lainnya merupakan tanah eigendom yang dibeli bapaknya Yasin dari Tuan Syarik seluas 94 meter persegi, meskipun pembeliannya dilakukan di bawah tangan dan ada saksinya ” ungkap Hadi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (18/11/2026).
Menurut Hadi, keberadaan tanah seluas 94 meter persegi tersebut menjadi bagian dari dasar keberatan pihaknya terhadap tawaran revisi sertifikat.
Karena itu, pihak Sudartik tidak bersedia menerima penataan batas yang berimplikasi pada pengurangan luas tanah dalam sertifikat.
Bahkan, pihaknya menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila persoalan tersebut tidak menemukan penyelesaian.
“Kami siap melakukan perlawanan hingga ke pengadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, Ary Wahyudi, membenarkan bahwa Sudartik tidak bersedia menerima tawaran revisi sertifikat.
Atas penolakan tersebut, BPN akan melanjutkan penanganan melalui tahapan penelitian lebih lanjut.
“Karena yang bersangkutan tidak bersedia direvisi, maka kita lanjut ke proses penelitian lebih lanjut,” tegas Ary Wahyudi, Rabu (18/11/2026).
BPN Berikan Tenggat Tujuh Hari
Sebelumnya, BPN Kota Batu memberikan waktu tujuh hari kalender kepada pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa untuk menyampaikan jawaban tertulis mengenai kesediaan melakukan perbaikan atau penataan batas tanah.
Kebijakan tersebut merupakan hasil Gelar Awal Penanganan Permasalahan Sertifikat Hak Milik di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, yang dilaksanakan pada Kamis (12/11/2026).
Dalam gelar awal tersebut, BPN menawarkan penyelesaian melalui penataan batas dengan mengeluarkan bagian tanah yang terindikasi sebagai fasilitas umum (fasum) dari bidang sertifikat.
Ary Wahyudi ketika itu menjelaskan, kesempatan tujuh hari diberikan agar pemegang hak dapat menyampaikan sikap secara tertulis sebelum proses penanganan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
“Jika Selasa depan tidak memberikan jawaban secara tertulis, proses akan kami lanjutkan sesuai tahapan dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Selanjutnya, kami akan mengusulkan proses pembatalannya,” tegas Ary.
Gelar awal tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu dan dihadiri seluruh kepala seksi serta kuasa hukum pemegang hak, Hadi Santoso, S.H., bersama rekan-rekannya.
Forum itu bertujuan mengidentifikasi permasalahan, mengkaji bukti dan keterangan, serta membahas langkah penanganan yang dapat ditempuh.
Pemegang hak juga diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan terhadap rencana penyelesaian yang ditawarkan BPN.
Persoalan utama yang menjadi perhatian adalah indikasi keberadaan fasilitas umum di dalam bidang tanah yang tercatat dalam SHM atas nama Sudartik.
Dengan ditolaknya tawaran revisi tersebut, penyelesaian sengketa tanah Warung Nasgor Bromo kini memasuki tahapan penelitian lebih lanjut oleh BPN Kota Batu.
Di sisi lain, pihak Sudartik tetap mempertahankan sertifikat seluas 164 meter persegi dan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke pengadilan.
Perkembangan selanjutnya akan menjadi penentu, apakah sengketa ini dapat diselesaikan melalui mekanisme administrasi pertanahan atau berlanjut menjadi perkara hukum di pengadilan. ( Eno).
