ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi Strategis, Yusril Dorong Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

2358324_11zon

Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan strategis dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026).

Rekomendasi tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan serta memastikan kebijakan pertanahan dan tata ruang selaras dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Dua rekomendasi yang diserahkan mencakup Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan seluruh jajaran untuk dipelajari sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan.

“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy.

Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi masukan positif agar setiap kementerian dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan tetap memperhatikan aspek hukum dan HAM.

Dokumen rekomendasi diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bersama Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan.

Yusril menegaskan, kualitas rekomendasi kebijakan tidak ditentukan oleh tebalnya dokumen ataupun banyaknya rapat, melainkan sejauh mana rekomendasi tersebut mampu mendorong perbaikan keputusan dan menyelesaikan persoalan.

“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” tegas Yusril.

Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis dengan rekomendasi yang disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga.

Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan persoalan yang teridentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan bersama.

Melalui rekomendasi ini, pemerintah diharapkan mampu membangun perumusan kebijakan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepastian hukum serta perlindungan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan.( Sar).