ATR/BPN Dorong Pendampingan Masyarakat Adat, Pengadministrasian Tanah Ulayat Harus Diawali Musyawarah

IMG-20261119-WA0003

Sorong | Serulingmedia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya pendampingan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) sebelum proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat dilakukan.

Pendampingan diperlukan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta mencapai kesepakatan sebelum identifikasi wilayah adat dimulai.

Penegasan tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).

Deni menjelaskan, pengadministrasian tanah ulayat berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat.

Namun, sebelum memasuki tahapan tersebut, masyarakat adat perlu memperoleh pendampingan melalui kegiatan pra-partisipatif. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat memahami program, termasuk hak dan kewajibannya sebagai pemegang hak ulayat.

“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Deni Santo.

Menurutnya, pra-identifikasi dilakukan melalui musyawarah masyarakat adat untuk mengenali wilayah adat, tanah ulayat, serta objek yang berada di dalamnya.

Proses tersebut sekaligus menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi lebih awal apabila terdapat persoalan atau sengketa tanah adat.

Deni menegaskan, keberadaan masyarakat hukum adat harus dapat dibuktikan melalui pemenuhan unsur subjek, objek, serta hubungan hukum antara masyarakat adat dengan wilayah yang menjadi hak ulayatnya.

Pendampingan juga diperlukan agar nilai-nilai dan hak adat yang telah hidup di tengah masyarakat dapat teridentifikasi dan tercatat dalam proses administrasi pertanahan.

“Harus diyakinkan mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang agar berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan dalam pengelolaan pertanahan, khususnya bagi masyarakat hukum adat.

“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” kata Rezka.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran kepala kantor pertanahan, perwakilan pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah Landesa.

Selain diseminasi dan dialog, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah,

Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernadus Wijanarko, Project Manager PMU ILASPP, serta perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi dipandu Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan.

Melalui kegiatan ini, ATR/BPN mendorong pengadministrasian tanah ulayat tidak sekadar menjadi proses pencatatan dan pemetaan, tetapi juga memastikan pengakuan hak masyarakat adat berjalan melalui kesepakatan, partisipasi, dan perlindungan nilai-nilai adat.( Sar).