Makassar | Serulingmedia.com – Kebijakan penataan program studi (prodi) yang digulirkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dinilai sebagai langkah strategis dalam mentransformasi wajah pendidikan tinggi nasional.
Namun, implementasinya harus tetap berpijak pada kekuatan keilmuan dan kebutuhan jangka panjang bangsa.
Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Prof. Dr. H. La Ode Husen, menegaskan bahwa penataan prodi tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai penyesuaian terhadap kebutuhan industri semata.
“Perguruan tinggi memiliki mandat yang jauh lebih besar, yakni membangun peradaban melalui pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan penguatan daya kritis mahasiswa,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan Kemdiktisaintek yang menekankan pendekatan terukur dan komprehensif merupakan arah yang tepat.
Penataan prodi harus mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari kualitas pembelajaran, kapasitas dosen,
keberlanjutan akademik, hingga kontribusi terhadap kebutuhan strategis nasional dan pemerataan pembangunan daerah.
Lebih jauh, ia melihat bahwa transformasi prodi yang didorong pemerintah—seperti penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, hingga pengembangan lintas disiplin—merupakan keniscayaan di tengah dinamika global.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa bidang ilmu dasar, sosial, humaniora, dan pendidikan tetap harus menjadi pilar utama dalam ekosistem pendidikan tinggi.
“Keseimbangan antara STEM dan non-STEM penting agar kita tidak kehilangan arah dalam membangun karakter dan identitas bangsa,” tegasnya.
Dalam konteks lokal, Husen secara khusus mendorong Universitas Muslim Indonesia untuk mengambil peran lebih progresif melalui pengembangan program studi interdisipliner berbasis pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, prodi semacam itu akan menjadi jawaban atas tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia, mulai dari isu lingkungan, ekonomi, hingga sosial.
“Pembangunan berkelanjutan tidak bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja. Dibutuhkan pendekatan kolaboratif lintas bidang,” jelasnya.
Ia juga menilai, arah kebijakan “Diktisaintek Berdampak” yang mengedepankan kolaborasi antara kampus, industri, pemerintah, dan masyarakat harus diterjemahkan secara konkret dalam desain kurikulum dan riset.
“Lulusan ke depan tidak hanya dituntut siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, melahirkan inovasi, dan menjadi problem solver bagi masyarakat,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Husen mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, dunia usaha, hingga pemerintah daerah—untuk bersama-sama memperkuat mutu dan relevansi pendidikan tinggi Indonesia.
Dengan pendekatan yang terukur, berkelanjutan, dan berbasis keilmuan yang kuat, ia optimistis penataan dan pengembangan program studi akan menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi unggul sekaligus menjawab tantangan pembangunan nasional di masa depan.( Yah/Eno).
