Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Sanad Keilmuan Fondasi Etika Kepemimpinan dan Kebijakan Publik
Depok | Serulingmedia.com – Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Sanad Keilmuan Fondasi Etika Kepemimpinan dan Kebijakan Publik.
Hal itu ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat menyampaikan tausiyah kepada alumni Universitas Indonesia (UI) dan jemaah Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah UI, Senin (23/02/2026).
Dalam cuplikan narasinya, Nusron menekankan bahwa sanad keilmuan bukan sekadar tradisi akademik atau keagamaan, melainkan fondasi etika berpikir dan bertindak.
“Ilmu itu harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, kita bisa tersesat. Orang akan mudah berbicara semaunya sendiri tanpa tanggung jawab ilmiah maupun moral,” ujar Nusron.
Ia mengutip pandangan Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim yang menegaskan bahwa sanad merupakan bagian dari ajaran agama. Menurutnya, prinsip tersebut relevan diterapkan dalam pemerintahan modern.
“Kalau dalam agama sanad menjaga kemurnian ilmu, maka dalam pemerintahan data, regulasi, dan hukum itu adalah sanadnya kebijakan. Tanpa itu, keputusan negara bisa berubah menjadi sekadar persepsi pribadi yang dibungkus kekuasaan,” tegasnya.
Nusron menambahkan bahwa kepemimpinan tidak hanya soal kecakapan teknis, tetapi juga pengendalian moral. Ia mengingatkan bahwa setiap pemimpin memiliki potensi merasa paling benar, manipulatif, atau menekan pihak yang lemah jika tidak dikawal nilai etika.
“Kalau dorongan-dorongan itu tidak dikendalikan, kebijakan yang lahir bukan menghadirkan keadilan, tapi justru melanggengkan ketimpangan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga mengutip doa Rasulullah sebagai refleksi moral bagi para pemegang amanah publik.
“Siapa yang memimpin lalu mempersulit hidup rakyatnya, maka Allah akan mempersulit hidupnya. Sebaliknya, siapa yang mempermudah urusan rakyat, Allah akan memudahkan hidupnya,” ucapnya.
Terkait kebijakan pertanahan di Kementerian ATR/BPN, Nusron merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7 tentang prinsip keadilan distribusi kekayaan.
Ia menyebut, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pertanahan dan tata ruang diarahkan agar sumber daya tidak hanya berputar di kelompok tertentu.
“Penataan dan penertiban HGU, redistribusi tanah, serta penataan ruang kita dorong untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural dan memperluas manfaat sosial bagi masyarakat,” tegas Nusron, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana.
Menutup tausiyahnya, Nusron mengajak mahasiswa dan alumni UI memaknai kepemimpinan sebagai amanah jangka panjang.
Ia menegaskan bahwa masa depan kebijakan publik Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya cakap secara profesional, tetapi juga kuat secara etis dan berpihak pada keadilan sosial.( Sar).
