Sidoarjo |Serulingmedia.com.– Bupati Sidoarjo Subandi mengirimkan sinyal keras bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 260 pejabat struktural dan fungsional resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Pendopo Delta Wibawa, Sabtu (10/1/2026).
Pesannya lugas dan tanpa kompromi: birokrasi lamban, tidak kompeten, apalagi bermain kotor, tidak punya tempat.
Pelantikan besar-besaran ini menyasar seluruh lini strategis pemerintahan. Rinciannya, 13 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), 83 administrator (Eselon III), 146 pengawas (Eselon IV), serta 18 pejabat RSUD R.T. Notopuro. Jumlah tersebut menegaskan bahwa langkah Subandi bukan sekadar rotasi rutin, melainkan operasi serius untuk memaksa mesin birokrasi bekerja cepat, presisi, dan berdampak nyata.
Subandi dengan tegas menolak anggapan bahwa pelantikan hanyalah formalitas tahunan. Menurutnya, jabatan adalah amanah kerja, bukan hadiah politik atau zona nyaman.
Pejabat yang tidak mampu beradaptasi, lamban mengambil keputusan, atau abai terhadap kepentingan publik, diperingatkan secara terbuka.
“Manfaatkan konektivitas dan teknologi untuk mempercepat layanan. Minimal, kualitas pengambilan keputusan harus naik. Tunjukkan kinerja,” tegas Subandi, tanpa basa-basi.
Tak berhenti di situ, Bupati Subandi juga menghantam keras ego sektoral yang selama ini kerap menghambat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Sekat-sekat kepentingan internal diminta untuk dihancurkan. Tidak boleh ada lagi kerja sendiri-sendiri atau tarik-menarik kepentingan yang merugikan masyarakat.
“Tidak boleh ada kotak-kotak.
Loyalitas itu penting. Percepatan pembangunan Sidoarjo hanya bisa dicapai lewat kolaborasi dan kerja keras bersama,” ujarnya.
Lebih jauh, Subandi mengingatkan kembali hakikat pejabat daerah sebagai pelayan publik, bukan penguasa meja dan stempel. Seluruh program kerja wajib tuntas tepat waktu, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmen nol toleransi terhadap korupsi dan praktik menyimpang dalam bentuk apa pun.
Menurut Subandi, visi besar menjadikan Sidoarjo berdaya saing dan berkelanjutan tidak akan pernah terwujud jika pejabat hanya pandai berbicara tanpa kerja nyata.
Pembangunan, kata dia, harus dimulai dari pelayanan paling dasar di desa dan bergerak konsisten hingga tingkat kabupaten.
“Visi dan misi harus jelas dan diwujudkan dengan kerja nyata, dari desa sampai kabupaten,” pungkasnya.
Pelantikan ini menjadi penanda tegas bahwa era birokrasi nyaman telah berakhir. Kini, pejabat dituntut bekerja cepat, bersih, profesional, dan sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Jika tidak siap, konsekuensinya jelas: tersingkir.(Agus/Eno).
