Sertipikat Tanah Hilang? ATR/BPN Wajibkan Pemilik Ambil Sumpah untuk Terbitkan Pengganti
Jakarta | Serulingmedia.com – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah tidak bisa langsung memperoleh dokumen pengganti.
Pemegang hak wajib menjalani pengambilan sumpah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) atau pejabat yang ditunjuk sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kebenaran laporan kehilangan.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, menjelaskan pengambilan sumpah merupakan tahapan penting untuk mencegah penyalahgunaan proses penerbitan sertipikat pengganti.
“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi permohonan yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Misalnya, sertipikat dilaporkan hilang,
padahal dokumen tersebut masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.
Selain pengambilan sumpah, penerbitan sertipikat pengganti juga harus melalui pengumuman kepada masyarakat. Langkah ini memberikan kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.
Sesuai ketentuan, keberatan dapat disampaikan dalam waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan.
Apabila terdapat keberatan yang dinilai beralasan, hal tersebut dapat menjadi dasar penolakan penerbitan sertipikat pengganti.
Asnaedi menegaskan, hilangnya dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas tanah tersebut.
Penerbitan sertipikat pengganti bertujuan menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta kepentingan pihak lain.
Tidak hanya karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila dokumen mengalami kerusakan akibat rayap,
kebakaran, banjir, maupun faktor lainnya. Proses penerbitannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai kondisi dokumen.
Sementara itu, bagi pemegang Sertipikat Elektronik, kehilangan salinan cetak tidak menyebabkan hilangnya data kepemilikan.
Data sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga masyarakat dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai ketentuan layanan.
Karena itu, ATR/BPN mengimbau masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan sertipikat tanah agar segera mengurus penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan setempat.
“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi.( Sar).
