Prof Dr Mahfud: BBM Disebut Aman, Tapi Rakyat Masih Antre
Makassar | Serulingmedia.com — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (FEB UMI), Prof. Dr. Mahfud Nur Najamuddin, mempertanyakan klaim pemerintah bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di Sulawesi Selatan aman dan mencukupi, sementara masyarakat masih harus menghadapi antrean panjang di sejumlah SPBU.
Menurut Mahfud, kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam pengelolaan BBM. Ketersediaan stok di depot tidak otomatis menjamin BBM mudah diperoleh masyarakat.
“Kalau BBM tersedia, mengapa rakyat masih harus mengantre berjam-jam?” kata Mahfud.
Mahfud yang juga Asisten Direktur II Program Pascasarjana UMI menilai pemerintah perlu mengubah ukuran keberhasilan kebijakan BBM.
Bukan hanya menghitung jumlah stok, tetapi memastikan BBM tersedia di tempat dan waktu ketika masyarakat membutuhkannya.
Sopir truk membutuhkan solar untuk mengangkut barang, nelayan memerlukan BBM untuk melaut, sementara pelaku UMKM membutuhkannya agar aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Karena itu, istilah “stok aman”, menurut Mahfud, tidak boleh menjadi jawaban akhir ketika antrean masih terjadi.
Jika antrean tetap mengular, pemerintah perlu mengevaluasi distribusi, kuota, lonjakan permintaan, pengawasan, maupun kapasitas pelayanan SPBU.
Data penyaluran Pertamina menunjukkan realisasi Biosolar di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 54 persen dari kuota tahunan hingga semester pertama 2026. Sementara Pertalite sekitar 49 persen.
Tingginya aktivitas logistik dan transportasi juga turut mendorong permintaan.
Mahfud menilai kebutuhan energi harus dibaca mengikuti dinamika ekonomi. Ketika mobilitas meningkat dan distribusi barang semakin tinggi, kebutuhan BBM ikut berubah.
“Kuota yang kaku tanpa membaca kebutuhan aktual berisiko menciptakan masalah baru,” ujarnya.
Subsidi Tepat Sasaran, Jangan Sulit Diakses
Mahfud mengakui pemerintah wajib mengendalikan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Namun, pengendalian jangan sampai membuat masyarakat yang berhak justru kesulitan memperoleh BBM.
“Subsidi harus tepat sasaran, tetapi masyarakat yang berhak juga harus mudah mendapatkannya,” katanya.
Ia mendorong pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan data transaksi, kendaraan, SPBU, distribusi, dan pola konsumsi. Sistem tersebut dapat digunakan sebagai peringatan dini ketika terjadi lonjakan kebutuhan atau gangguan distribusi.
Menurut Mahfud, pemerintah jangan menunggu antrean panjang baru bertindak.
Jika persoalannya distribusi, distribusi harus diperbaiki. Jika permintaan meningkat, perencanaan harus disesuaikan. Jika subsidi bocor, pengawasan diperkuat. Jika kapasitas SPBU tidak memadai, pelayanan harus dibenahi.
“Antrean adalah gejala, bukan akar masalah,” tegasnya.
Antrean BBM Punya Biaya Ekonomi
Mahfud juga mengingatkan antrean BBM bukan sekadar persoalan kenyamanan masyarakat.
“Waktu adalah biaya. Keterlambatan adalah biaya. Kemacetan adalah biaya,” ujarnya.
Sopir yang kehilangan waktu dapat menghambat distribusi barang. Biaya transportasi bisa meningkat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap harga barang. Nelayan yang tidak mendapatkan BBM tepat waktu juga dapat kehilangan pendapatan.
Persoalan ini menjadi semakin strategis bagi Sulawesi Selatan karena Makassar merupakan salah satu simpul perdagangan dan distribusi kawasan timur Indonesia.
Karena itu, Mahfud meminta pemerintah, Pertamina, pemerintah daerah, aparat, dan pengelola SPBU membangun mekanisme koordinasi permanen.
Pemerintah, kata dia, harus memiliki indikator yang jelas mengenai kapan antrean dianggap tidak normal, kapan pasokan tambahan harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana masyarakat memperoleh informasi secara cepat.
Pada akhirnya, Mahfud meminta pemerintah mengubah paradigma dari sekadar “menjaga stok” menjadi “menjamin akses.”
“Stok yang aman adalah prasyarat. Distribusi yang lancar adalah kebutuhan. Subsidi yang tepat sasaran adalah kewajiban. Tetapi akses yang mudah adalah ukuran keberhasilan,” kata Mahfud.
Sebab, bagi masyarakat, angka stok nasional bukanlah pengalaman sehari-hari.
“Mereka hanya tahu satu hal: ketika datang ke SPBU, BBM ada atau tidak ada.”.( Yahya Patta/Buang Supeno)
