Prof Triyo Hadiri Paripurna DPRD Kota Malang, Dengarkan Arah Baru Kebijakan Presiden Prabowo
Malang | Serulingmedia.com – Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Triyo Supriyatno, M.Ag., Ph.D., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang itu dipimpin Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, S.S. dan dihadiri unsur Forkopimda, instansi vertikal, lembaga negara, perbankan, organisasi politik, media, hingga pimpinan perguruan tinggi.
Kehadiran Prof. Triyo menegaskan posisi perguruan tinggi sebagai bagian dari elemen masyarakat yang turut mencermati arah penyelenggaraan negara dan kebijakan pembangunan nasional.
Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa. Selanjutnya, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, S.S. membuka rapat paripurna, dilanjutkan mengikuti siaran langsung sidang Paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam peringatan ke-81 Kemerdekaan RI dari Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian pemerintah sekaligus sejumlah agenda yang masih harus diselesaikan. Presiden menegaskan Kabinet Merah Putih bekerja dengan berpedoman pada konstitusi dan kepentingan rakyat.
Presiden juga mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya dituntaskan.
“Saya belum bisa mengatakan bahwa persoalan janji saya telah tertunaikan,” ujar Prabowo.
Menurut dia, penyelesaian berbagai persoalan nasional membutuhkan kerja bersama, bukan hanya mengandalkan pemerintah.
Salah satu agenda yang mendapat sorotan adalah ketahanan pangan. Presiden menyebut Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal.
Pemerintah juga menargetkan delapan komoditas pangan mencapai swasembada pada tahun ini.
Sejumlah komoditas lain, seperti bawang putih, kedelai, daging sapi, dan kerbau, masih terus didorong produksinya. Sementara telur, ikan, dan ayam disebut telah mencapai swasembada untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
Selain pangan, Presiden menyinggung program Makan Bergizi, bantuan sosial, hilirisasi, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah menargetkan koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2026 dan menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Di tengah tekanan ekonomi global, Prabowo juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,61 persen.
Presiden menilai capaian tersebut harus diikuti dengan penguatan kemandirian ekonomi dan pengurangan ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
“Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Pidato kenegaraan juga menyoroti sektor hukum. Prabowo menekankan pentingnya menjaga independensi hakim sekaligus memastikan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
Ia menegaskan supremasi hukum harus berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Supremasi hukum dan keadilan bukan hanya untuk orang kuat. Sekalipun rakyat kecil, kita pun tetap layak mendapatkannya,” ujar Prabowo.
Bagi perguruan tinggi, berbagai arah kebijakan tersebut menjadi agenda penting untuk diterjemahkan melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penguatan sumber daya manusia.
Kampus tidak cukup hanya menjadi ruang akademik. Perguruan tinggi juga dituntut mampu membaca perubahan kebijakan dan menghadirkan gagasan serta inovasi yang berdampak bagi masyarakat.
Rapat paripurna kemudian ditutup oleh Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, S.S. dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”.
Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional bukan semata urusan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk perguruan tinggi. ( Eno).
