Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penguatan implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025–2029 melalui Coaching Clinic Penajaman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Daerah yang diikuti 995 pejabat dari seluruh Indonesia.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh program dan kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan yang digelar secara daring pada Selasa (28/7/2026) tersebut dibuka Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan.
Ia menegaskan bahwa seluruh satuan kerja, mulai dari pusat hingga daerah, harus memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun dan menjalankan indikator kinerja.
“Melalui Coaching Clinic ini, kita ingin memastikan seluruh satuan kerja memiliki pemahaman yang sama. Setiap indikator kinerja harus memiliki definisi operasional yang jelas, target yang realistis, sumber data yang valid, serta evidence yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Dalu.
Menurutnya, indikator kinerja tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif.
Sebaliknya, indikator harus mampu mengukur hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang.
Dalu juga menekankan pentingnya penerapan prinsip “satu indikator, satu definisi, satu sumber data, dan satu alur kendali” agar seluruh dokumen perencanaan, mulai dari RPJMN, Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), hingga Laporan Kinerja saling terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan kinerja.
“Setiap capaian unit kerja harus memberikan kontribusi yang jelas terhadap sasaran strategis Kementerian ATR/BPN,” tegasnya.
Coaching Clinic dilaksanakan dalam tujuh sesi dengan menghadirkan Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal ATR/BPN sebagai narasumber.
Materi yang dibahas meliputi penyelarasan sasaran strategis, IKU, IKK, hingga cascading indikator dari tingkat pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, sampai Kantor Pertanahan.
Ketua penyelenggara, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir, mengatakan forum tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penyempurnaan sistem perencanaan dan pengelolaan kinerja.
“Melalui forum ini kami berharap berbagai kendala di daerah dapat diidentifikasi, sekaligus menghimpun masukan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kinerja,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti 995 peserta yang terdiri atas pejabat administrator bidang perencanaan dan penganggaran di lingkungan ATR/BPN, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan se-Indonesia.
Hadir pula sebagai keynote speaker Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng.( Sar).
