LANDLAB Masuki Tahun Kedua, Wamen ATR/BPN Dorong Hasil Kolaborasi Indonesia-Jepang Jadi Kebijakan Nyata
Jakarta | Serulingmedia.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa hasil proyek kerja sama The Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB) harus mampu diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang konkret dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ossy saat membuka Joint Coordinating Committee (JCC) 2nd Meeting di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (28/7/2026). Pertemuan ini menjadi ajang evaluasi pelaksanaan proyek LANDLAB selama satu tahun terakhir sekaligus menyusun langkah strategis untuk tahap berikutnya.
“Tujuan kita hari ini bukan sekadar mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah diselesaikan, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan rekomendasi yang dihasilkan melalui LANDLAB ini benar-benar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang praktis, efektif, dan berdampak nyata,” ujar Ossy.
LANDLAB merupakan proyek kerja sama Kementerian ATR/BPN, khususnya Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP), bersama Badan Bank Tanah dengan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam bentuk bantuan teknis. Program yang berlangsung pada 28 April 2025 hingga 27 April 2028 ini difokuskan pada tiga kelompok kerja teknis, yakni pengamanan tanah untuk pembangunan, pengembangan pertanahan, serta pengelolaan dan pencadangan Bank Tanah.
Menurut Ossy, penguatan tata kelola pertanahan menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, Indonesia membutuhkan sistem administrasi pertanahan yang modern, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku pembangunan.
Selama tahun pertama pelaksanaannya, LANDLAB telah membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengadaan tanah untuk pembangunan MRT, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), pemanfaatan ruang bawah tanah, hingga penguatan model bisnis Badan Bank Tanah. Berbagai pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan berbasis bukti, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta menghadirkan inovasi di sektor pertanahan.
Dalam kesempatan itu, Wamen ATR/Waka BPN juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang melalui JICA, Tim Ahli LANDLAB, Badan Bank Tanah, Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat atas komitmen dan kolaborasi selama satu tahun terakhir.
“Kemajuan yang telah kita capai merupakan cerminan dari komitmen bersama dan kolaborasi yang erat di antara kita,” katanya.
Apresiasi serupa disampaikan Chief Representative JICA Indonesia, Takeda Sachuko. Ia menilai masing-masing technical working group (TWG) dalam proyek LANDLAB telah menunjukkan perkembangan positif sejak dimulai pada 2025.
“Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, serta seluruh kementerian dan lembaga atas komitmen dan kerja sama aktif yang terus diberikan sepanjang tahun pertama pelaksanaan proyek ini. Saya menantikan kolaborasi kita dan keberhasilan pembangunan pada tahap berikutnya,” ujar Takeda.
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal PTPP Arief Muliawan dan Plt. Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat memaparkan perkembangan implementasi proyek LANDLAB. Pertemuan juga dihadiri Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Donny Erwan, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng, serta jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN. ( Sar )
