Malang | Serulingmedia.com – Peringatan Hari Kartini di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Selasa (21/4/2026), menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali peran strategis perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan, baik di tingkat nasional maupun global.
Dalam orasinya, Ilfi Nur Diana menyoroti berbagai persoalan global yang hingga kini masih membelit perempuan, mulai dari konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, hingga dampak krisis iklim yang tidak proporsional.
Ia menegaskan, konflik bersenjata di berbagai belahan dunia telah memicu tragedi kemanusiaan seperti genosida, kekerasan militer, serangan terhadap warga sipil, serta krisis pangan dan kesehatan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan pengungsian massal dan eksploitasi wilayah yang kerap menempatkan perempuan sebagai kelompok paling rentan.
Tak hanya itu, Ilfi juga mengangkat isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), seperti penyebaran konten intim tanpa izin, penggunaan teknologi deepfake untuk pornografi, hingga cyber-stalking. Ia menilai fenomena ini sebagai ancaman serius terhadap martabat dan keamanan perempuan di era digital.
“Perempuan juga menjadi pihak yang paling terdampak krisis iklim, seperti kekeringan, banjir, dan gagal panen. Namun ironisnya, suara mereka seringkali diabaikan dalam kebijakan lingkungan,” tegasnya.
Dalam perspektif hukum internasional, Ilfi merujuk pada Universal Declaration of Human Rights yang menegaskan jaminan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Ia menekankan pentingnya implementasi nyata dari prinsip-prinsip tersebut di seluruh dunia.
Sementara dalam perspektif Islam, ia menggarisbawahi lima hak dasar yang harus dijaga, yakni hak hidup (hifdzun nafs), hak pendidikan (hifdzul ‘aql), hak kesehatan (hifdzun nasl), hak ekonomi (hifdzul mal), dan hak beragama (hifdzud din).
Dalam kesempatan tersebut, Ilfi secara tegas mengecam berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, baik secara verbal maupun nonverbal, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Ia juga menyoroti pelanggaran HAM di kawasan konflik, termasuk tragedi kemanusiaan di Timur Tengah yang menelan banyak korban sipil, terutama perempuan dan anak-anak.
Lebih lanjut, ia menyatakan dukungan terhadap lembaga internasional seperti United Nations Human Rights Council, International Court of Justice, dan International Criminal Court untuk bertindak tegas tanpa intervensi politik negara besar.
“Penegakan kembali Deklarasi Universal HAM harus dilakukan secara konsisten, termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Ilfi mendorong lahirnya deklarasi perempuan untuk Indonesia dan dunia yang berisi komitmen terhadap penolakan segala bentuk kekerasan, perlindungan hak-hak perempuan, perlindungan pekerja migran, jaminan kesehatan masyarakat, hingga hak atas lingkungan yang sehat.
Momentum Hari Kartini, menurutnya, bukan sekadar seremonial, tetapi harus menjadi titik tolak gerakan nyata perempuan dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. ( Eno)
