Nusron Wahid Gerak Cepat! Keamanan Data Pertanahan Diperketat, Digitalisasi Layanan Tekan Antrean Hingga 80%
Jakarta | Serulingmedia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaju kencang dalam memperkuat transformasi digital layanan pertanahan dengan menekankan pengamanan data dan kepastian hukum sebagai prioritas utama. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa digitalisasi tidak sekadar menghadirkan kemudahan layanan, namun juga memastikan dokumen pertanahan masyarakat terlindungi secara maksimal.
“Transformasi digital tentu harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum. Kami ATR/BPN telah menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan enkripsi data berbasis server nasional,” tegas Nusron Wahid dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (31/03/2026).
Data statistik layanan menunjukkan 83% berkas pertanahan berasal dari tiga layanan utama: Peralihan Hak, Layanan Informasi, dan Hak Tanggungan. Dua di antaranya—Hak Tanggungan dan Informasi Pertanahan—telah sepenuhnya digital, sementara layanan Peralihan Hak saat ini masih berjalan secara hybrid.
“Implementasi layanan elektronik memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat, termasuk menekan kebutuhan datang ke kantor pertanahan dan mengurangi antrean hingga 80%,” ungkap Nusron.
Digitalisasi pertanahan disebut membawa sejumlah manfaat strategis, di antaranya meminimalisir risiko kehilangan sertipikat akibat pencurian, bencana, atau kerusakan, menjamin keaslian dokumen melalui sistem elektronik, serta menghadirkan akses informasi pertanahan yang lebih aman dan terintegrasi. Sertipikat elektronik juga dinilai menjadi solusi efektif untuk mencegah pemalsuan dokumen pertanahan.
“Dengan sistem elektronik, keaslian dokumen lebih terjamin dan praktik penyalahgunaan dapat ditekan,” ujar Nusron.
Hingga Maret 2026, ATR/BPN telah menerbitkan 7,6 juta sertipikat elektronik atau 7,8% dari total sertipikat nasional. Masih terdapat sekitar 89,4 juta sertipikat analog yang menunggu proses digitalisasi bertahap.
Raker bersama Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin. Menteri Nusron hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta jajaran pejabat pimpinan tinggi ATR/BPN. ( Sar)
