UMP Kaltim 2027 Naik 7,02 Persen, Disepakati Rp4,046 Juta
Samarinda | Serulingmedia.com – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2027 disepakati sebesar Rp4.046.360. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,02 persen dibandingkan UMP tahun 2026.
Kesepakatan itu dicapai setelah melalui pembahasan panjang dan alot oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan serikat buruh. Bahkan, rapat pembahasan sempat diskors hingga tujuh kali karena perbedaan pandangan antarpihak.
Anggota Dewan Pengupahan Kaltim dari unsur pengusaha, Slamet Brotosiswoyo, mengakui perundingan berlangsung alot. Pada awal pembahasan, serikat buruh mengusulkan kenaikan UMP hingga mencapai Rp5,7 juta.

“Perundingan berlangsung sangat alot karena masing-masing pihak gigih mempertahankan argumen serta usulannya. Bahkan, pada awal sesi perundingan, pihak serikat buruh sempat bersikeras menuntut agar UMP Kaltim 2027 dipatok pada angka Rp5,7 juta,” kata Slamet di Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, formulasi penghitungan upah mengacu pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar 67 persen dari nilai Rp6.039.344. Acuan tersebut merujuk pada surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi, mengatakan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan segera disampaikan kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk mendapatkan pengesahan.
Pengumuman resmi UMP Kaltim 2027 dijadwalkan pada 21 November 2026.
Selain UMP, Dewan Pengupahan Kaltim juga mulai membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang mencakup enam sektor industri utama, yakni pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan kelapa sawit, pemanenan kayu, serta industri crude palm oil (CPO).
Setelah penetapan UMP dan UMSP, pembahasan pengupahan akan dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota untuk menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Slamet menegaskan, proses pembahasan upah tersebut masih akan berlanjut di tingkat daerah guna merampungkan seluruh ketentuan pengupahan tahun 2027. (Aan/Eno).
