Sertipikat Tanah Masih Atas Nama Orang Tua? ATR/BPN Ingatkan Risiko Sengketa Waris

2308518_11zon

Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat agar segera mengurus balik nama sertipikat tanah yang masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia.

Penundaan peralihan hak waris berpotensi menghambat transaksi tanah hingga memicu sengketa antaranggota keluarga.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Ana Anida, menjelaskan, sertipikat yang belum dialihkan kepada ahli waris dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum maupun administratif.

“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Menurut Ana, persoalan akan semakin kompleks apabila ahli waris tingkat pertama juga meninggal dunia sebelum proses peralihan hak waris diselesaikan.

Dalam kondisi tersebut, hak atas tanah akan diteruskan kepada ahli waris pengganti. Jumlah pihak yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan pun bertambah, sehingga proses administrasi dan persetujuan seluruh ahli waris menjadi lebih rumit.

Penundaan balik nama waris juga berdampak langsung terhadap pemanfaatan aset tanah.

Tanah yang telah bersertipikat pada prinsipnya hanya dapat ditransaksikan atau dibebani Hak Tanggungan oleh pemegang hak yang tercatat dalam administrasi pertanahan.

Karena itu, apabila pemegang hak telah meninggal dunia, proses peralihan maupun pembebanan hak atas tanah harus didahului penyelesaian administrasi pewarisan sesuai ketentuan yang berlaku.

ATR/BPN mengimbau masyarakat yang masih memiliki tanah atau rumah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia agar segera mengurus peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan setempat.

“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,” pungkas Ana.

Pengurusan balik nama waris bukan sekadar pembaruan administrasi sertipikat, melainkan langkah penting untuk melindungi hak ahli waris, menjaga kepastian hukum kepemilikan, serta mencegah persoalan pertanahan di kemudian hari. (Sar)