Dwi Anandita Hari Wibowo: RAPI KARIR, Mengubah Pengawasan Imigrasi dari Administrasi Menjadi Budaya Integritas

Surabaya | Serulingmedia.com – Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan membangun aplikasi digital atau memperbanyak instrumen pengawasan.

Perubahan sesungguhnya harus mampu memastikan setiap aparatur bekerja sesuai aturan, setiap ketidakpatuhan terdeteksi, dan setiap persoalan mendapatkan tindak lanjut.

Pemikiran itulah yang mendasari gagasan Dwi Anandita Hari Wibowo, Kepala Bidang Intelijen dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, dalam mengembangkan RAPI KARIR (Rekam, Analisis, dan Pemantauan Kepatuhan Internal).

Bagi Dwi, pengawasan internal harus bergerak melampaui rutinitas administratif. Data kepatuhan tidak boleh sekadar dikumpulkan dan disimpan, tetapi harus diolah menjadi informasi yang berguna untuk membaca persoalan, menentukan langkah pembinaan, serta memperbaiki tata kelola organisasi.

Gagasan ini menjadi penting karena institusi keimigrasian memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan publik.

Kecepatan pelayanan harus berjalan beriringan dengan profesionalisme dan integritas aparatur.

RAPI KARIR dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut sekaligus mendukung Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, khususnya penguatan reformasi birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Direktorat Kepatuhan Internal Menginspirasi Lahirnya RAPI KARIR di Jawa Timur

Kehadiran Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi jajaran keimigrasian di wilayah untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan budaya kepatuhan internal.

Semangat tersebut sejalan dengan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui Asta Cita, khususnya penguatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Hal itu juga selaras dengan kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Penguatan peran Direktorat Kepatuhan Internal di bawah kepemimpinan Qriz Pratama turut mendorong tumbuhnya semangat inovasi di tingkat wilayah.

Salah satu wujud nyata semangat tersebut adalah lahirnya RAPI KARIR di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur.

Inovasi ini dikembangkan melalui arahan dan dukungan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, selaku mentor, bersama Dwi Anandita Hari Wibowo sebagai Project Leader.

RAPI KARIR hadir sebagai bentuk komitmen wilayah dalam mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya Direktorat Kepatuhan Internal, melalui pemanfaatan teknologi digital untuk pencatatan, analisis, dan pemantauan kepatuhan internal secara lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Melalui inovasi ini, Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur berupaya menerjemahkan kebijakan nasional menjadi langkah nyata di daerah.

Tujuannya bukan sekadar membangun sistem digital, melainkan memperkuat budaya kerja yang berintegritas, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola keimigrasian.

Pengawasan Tidak Boleh Berhenti pada Tumpukan Laporan

Persoalan mendasar dalam pengawasan birokrasi sering kali bukan ketiadaan aturan, melainkan bagaimana aturan tersebut diterapkan dan diawasi secara konsisten.

Dokumen kepatuhan dapat tersedia, laporan bisa disusun, dan evaluasi dapat dilaksanakan. Namun, tanpa sistem pemantauan yang terintegrasi, organisasi berpotensi kesulitan mengetahui perkembangan persoalan dan memastikan tindak lanjut berjalan efektif.

Dwi melihat kebutuhan tersebut sebagai ruang untuk melakukan perubahan.

Melalui RAPI KARIR, ia menawarkan integrasi tiga fungsi utama, yakni perekaman data, analisis kepatuhan, dan pemantauan tindak lanjut.

Pendekatan ini diharapkan membantu pimpinan memperoleh informasi yang lebih terstruktur sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat administratif atau reaktif setelah persoalan muncul, tetapi dapat diarahkan menjadi instrumen pencegahan.

Dalam perspektif Dwi, kekuatan pengawasan internal terletak pada kemampuan organisasi mengubah informasi menjadi tindakan nyata.

“RAPI KARIR kami kembangkan dengan visi jangka panjang. Kami ingin menghadirkan sistem yang tidak hanya bermanfaat bagi Jawa Timur, tetapi juga menjadi referensi nasional dalam pemantauan kepatuhan internal,” jelas Dwi Anandita Hari Wibowo.

Dari Jawa Timur, Ingin Memberikan Kontribusi Nasional

Salah satu aspek menarik dari gagasan Dwi adalah keberaniannya menempatkan inovasi daerah dalam agenda perubahan nasional.

Selama ini, inovasi birokrasi kerap dipandang sebagai kebijakan yang lahir dari pusat untuk kemudian diterapkan di daerah. RAPI KARIR justru menawarkan perspektif sebaliknya: daerah juga dapat menjadi sumber gagasan, mengembangkan solusi, dan memberikan kontribusi bagi pembenahan organisasi secara nasional.

Namun, ambisi tersebut membutuhkan pembuktian. Inovasi yang berhasil di satu wilayah belum tentu dapat langsung diterapkan di seluruh Indonesia tanpa penyesuaian sistem, sumber daya manusia, dan karakteristik organisasi.

Dwi menyadari bahwa keberlanjutan menjadi salah satu tantangan penting dalam pengembangan inovasi.

Karena itu, ia menempatkan kolaborasi seluruh jajaran dan dukungan pimpinan sebagai bagian penting dari proses perubahan.

“Dengan dukungan pimpinan dan kolaborasi seluruh jajaran, kami optimistis inovasi ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya birokrasi keimigrasian yang modern, profesional, dan berintegritas,” ungkap Dwi.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Dwi tidak memosisikan RAPI KARIR sebagai proyek perubahan individual.

Ia ingin membangun sistem yang dapat menjadi bagian dari mekanisme kerja organisasi secara berkelanjutan.

Dukungan Pimpinan, Visi Menuju Nasional

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, yang sekaligus menjadi mentor proyek perubahan, memberikan dukungan terhadap RAPI KARIR sebagai inovasi strategis untuk memperkuat budaya kepatuhan internal.

Pengembangan inovasi ini diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan organisasi di Jawa Timur, tetapi juga untuk membangun model yang dapat dikembangkan secara lebih luas.

Novianto menilai penguatan kepatuhan internal membutuhkan sistem yang modern, terukur, dan berkelanjutan.

Dukungan pimpinan menjadi penting agar inovasi tidak berhenti sebagai proyek perubahan, melainkan berkembang menjadi bagian dari tata kelola organisasi.

“Kami optimistis RAPI KARIR akan menjadi inovasi strategis yang memberikan manfaat nyata bagi penguatan kepatuhan internal keimigrasian. Dari Jawa Timur, kami ingin menghadirkan model yang dapat dikembangkan secara nasional, sehingga pemantauan kepatuhan internal semakin modern, terukur, dan berkelanjutan. Inilah kontribusi kami dalam mendukung reformasi birokrasi dan membangun institusi imigrasi yang semakin dipercaya masyarakat,” ungkap Novianto Sulastono.

Dukungan tersebut menjadi modal kelembagaan bagi pengembangan gagasan Dwi. Namun, keberhasilan inovasi tetap harus diukur melalui efektivitas pelaksanaan, bukan semata-mata dukungan dan komitmen yang disampaikan.

Teknologi Harus Mampu Membuktikan Perubahan

Ada tantangan yang tidak boleh diabaikan. Digitalisasi bukan jaminan otomatis lahirnya aparatur berintegritas.

Sistem secanggih apa pun akan kehilangan makna apabila data tidak akurat, pemantauan tidak konsisten, atau hasil analisis tidak ditindaklanjuti.

Karena itu, RAPI KARIR perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Misalnya, kemampuan mendeteksi ketidakpatuhan, kecepatan penyelesaian temuan, konsistensi tindak lanjut, serta penurunan pengulangan pelanggaran.

Perlindungan data, pembatasan akses, transparansi prosedur, dan akuntabilitas penggunaan informasi juga harus menjadi perhatian.

Di sinilah gagasan Dwi menghadapi ujian sesungguhnya. RAPI KARIR harus mampu membuktikan bahwa teknologi bukan sekadar alat pencatat, melainkan instrumen yang mendorong perubahan perilaku dan memperkuat tanggung jawab aparatur.

Integritas Bukan Slogan, Melainkan Hasil Pengawasan

Gagasan RAPI KARIR memiliki relevansi dengan agenda Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, terutama penguatan reformasi birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Namun, reformasi birokrasi tidak cukup diukur dari jumlah inovasi yang diluncurkan. Ukuran sesungguhnya adalah perubahan kualitas tata kelola dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.

Dwi Anandita Hari Wibowo mencoba menawarkan pendekatan bahwa kepatuhan harus dibangun melalui sistem yang terukur, bukan hanya imbauan moral.

Jika dapat diterapkan secara konsisten, RAPI KARIR berpotensi memperkuat pengawasan internal sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan sistem kepatuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar birokrasi yang semakin digital. Masyarakat membutuhkan aparatur yang disiplin, pelayanan yang profesional, serta institusi yang dapat dipercaya.

Dari Jawa Timur untuk Indonesia, gagasan Dwi Anandita Hari Wibowo mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup mengubah cara kerja melalui teknologi.

Lebih dari itu, perubahan harus menyentuh budaya organisasi, memperkuat pengawasan, dan memastikan integritas benar-benar menjadi perilaku setiap aparatur. ( Eno).