Dirjen Pendis Tekankan Keunggulan Khas dan Tata Kelola PTKIN yang Akuntabel
Kediri | Serulingmedia.com – Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Suyitno, mendorong Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memperkuat keunggulan khas, identitas kelembagaan, dan tata kelola yang transparan serta akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Prof. Suyitno saat memberikan arahan strategis dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kelembagaan PTKIN Persemakmuran Eks IAIN Surabaya, hari kedua di UIN Syekh Wasil Kediri, Sabtu (14/11/2026).
FGD yang diikuti sembilan PTKIN tersebut menjadi ruang koordinasi dan kolaborasi untuk merumuskan arah pengembangan perguruan tinggi keagamaan Islam agar semakin adaptif, unggul, dan berdaya saing.
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang turut berpartisipasi dengan mengirimkan Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Agus Maimun, serta Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK), Ita Hidayatus Sholihah, S.Ag., M.M.
Dalam arahannya, Prof. Suyitno menegaskan bahwa setiap PTKIN tidak harus memiliki orientasi internasionalisasi yang sama.
Masing-masing perguruan tinggi perlu mengembangkan strategi berdasarkan karakteristik, kapasitas, dan potensi keunggulan yang dimiliki.
Menurutnya, langkah awal pengembangan kelembagaan harus dilakukan melalui pemetaan posisi atau positioning institusi.
Selanjutnya, perguruan tinggi perlu menyusun milestone atau tahapan pencapaian yang jelas, realistis, dan terukur.
“Setiap perguruan tinggi harus mampu menemukan distinctive angle, yakni keunggulan khas yang membedakan institusinya dari perguruan tinggi lain,” menjadi salah satu penekanan dalam arahannya..
Keunggulan tersebut dapat dibangun melalui penguatan bidang keilmuan, penelitian, inovasi pembelajaran, serta karakteristik pendidikan Islam yang menjadi identitas PTKIN.
Prof. Suyitno juga menyoroti pentingnya penguatan Ma’had Al-Jami’ah sebagai fondasi pembentukan karakter mahasiswa.
Pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman di lingkungan ma’had dinilai menjadi kekuatan strategis sekaligus pembeda lulusan PTKIN dengan perguruan tinggi lainnya.
Selain penguatan akademik, FGD turut membahas dinamika regulasi pendidikan nasional, termasuk PP Nomor 46 dan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah wacana pembatasan program studi umum di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).
Persoalan tersebut dinilai perlu dicermati karena dapat memengaruhi arah pengembangan program akademik dan kelembagaan PTKIN ke depan.
Di sisi lain, Dirjen Pendis memberikan perhatian serius terhadap tata kelola perguruan tinggi, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa.
Ia mengingatkan bahwa kedua aspek tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH). Karena itu, pimpinan perguruan tinggi harus memastikan seluruh proses administrasi, pengelolaan anggaran, dan pengadaan berjalan profesional, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kampus harus tetap berada pada koridor hukum atau on the track, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Keikutsertaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus menyerap arah kebijakan strategis Kementerian Agama dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam.
Melalui FGD Persemakmuran Eks IAIN Surabaya, sembilan PTKIN diharapkan mampu membangun sinergi, mempertegas identitas kelembagaan, serta mengembangkan keunggulan masing-masing tanpa harus kehilangan karakter dan kekhasan institusinya.
Penguatan PTKIN, sebagaimana ditekankan dalam forum tersebut, bukan semata-mata mengejar perubahan status maupun reputasi internasional. Lebih dari itu, perguruan tinggi Islam dituntut memiliki identitas kuat, keunggulan akademik, dan tata kelola berintegritas agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.(Eno)
