ATR/BPN Siap Cabut HGU Perusahaan Pemicu Karhutla, 42 Ribu Hektare Jadi Sasaran Penertiban
Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersiap mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 42.214,51 hektare.
Sebanyak 11 perusahaan menjadi sasaran penertiban melalui lima klaster penindakan, mulai dari pencabutan sebagian hingga seluruh Hak Guna Usaha (HGU).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pengelompokan penindakan dilakukan berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, kesiapan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pemberian hak atas tanah.
“ Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya,” ungkap Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Nusron, pencabutan seluruh HGU pada klaster pertama didasarkan pada sejumlah pelanggaran serius.
Di antaranya, tingkat kebakaran melebihi 50 persen, kebakaran terjadi berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan serta mitigasi kebakaran, hingga pelanggaran terhadap diktum Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
“Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” tegasnya.
Pada klaster kedua, pemerintah menetapkan satu perusahaan, yakni PT BSLT, yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir sejak 2020. Atas kondisi tersebut, negara akan mengambil alih lahan eks perusahaan tersebut seluas 2.300 hektare.
Sementara itu, klaster ketiga menyasar perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan yang masuk kategori tersebut.
Tiga perusahaan dalam klaster ini adalah PT ANI dengan luas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Nusron menjelaskan, selain persoalan kebakaran berulang dan ketidaksesuaian sarana pencegahan, perusahaan-perusahaan tersebut dinilai belum menunjukkan aktivitas perkebunan meskipun telah mengantongi izin usaha.
“Pertimbangannya sama, kejadian berulang, sarana prasarana tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif. Jadi, izin usaha perkebunan, tetapi belum ada perkebunannya,” jelasnya.
Tak hanya pencabutan seluruh HGU, ATR/BPN juga menyiapkan pencabutan sebagian HGU pada klaster keempat.
Perusahaan yang masuk kategori ini adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luasan lahan 1.510,26 hektare.
Berbeda dengan klaster pertama, pencabutan sebagian HGU dilakukan karena tingkat kebakaran di wilayah perusahaan tersebut berada di bawah 50 persen.
“Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510,26 hektare. Jadi ada delapan yang kita tindak,” ujar Nusron.
Adapun klaster kelima masih dalam tahap pendalaman dan pemeriksaan teknis di lapangan. Tiga perusahaan yang masuk kategori ini adalah PT STP, PT API, dan PT JMS.
Pemerintah masih mengkaji tingkat pelanggaran masing-masing perusahaan untuk menentukan apakah penindakan dilakukan melalui pencabutan seluruh atau sebagian HGU.
“Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian. Apakah pencabutannya semua atau sebagian, sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada,” pungkasnya.
Melalui penertiban tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah tidak boleh dilepaskan dari kewajiban pemegang hak untuk mematuhi ketentuan perizinan, menjaga lahan, serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.( Sar).
