Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi anggaran mencapai 20,10% hingga akhir Maret 2026.
Capaian itu disampaikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (31/03/2026).
“Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujar Menteri Nusron saat memaparkan laporan kinerja triwulan I di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.
Dalam laporannya, Menteri Nusron membeberkan progres Program Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanahan.
Beberapa kegiatan telah menunjukkan perkembangan signifikan, seperti pengukuran bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemetaan bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Meski demikian, Nusron mengakui sejumlah kegiatan lainnya masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif.
“Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi bukan mengalami hambatan, tetapi masih dalam tahap persiapan agar pelaksanaannya tepat sasaran,” tegasnya.
Menteri Nusron juga menekankan perlunya dukungan politik dan pengawasan dari Komisi II DPR RI untuk mempercepat pencapaian target sepanjang 2026.
“Kami berharap percepatan pelaksanaan program dapat terus berjalan dengan dukungan dan pendampingan dari Komisi II DPR RI,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta agar kementerian menjaga konsistensi pencapaian kinerja pada triwulan berikutnya.
Ia menekankan bahwa setiap program harus berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami meminta seluruh program dan anggaran berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan belanja sesuai kontrak dan ketentuan perundang-undangan,” ujar Zulfikar.
Raker dan RDP ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Sar)
