Batu | Serulingmedia.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengalami penundaan dari jadwal semula pada 6 Februari 2025.
Mendagri Tito mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan rapat dengan Komisi II DPR pada Senin (3/2/2025) untuk membahas jadwal pasti pelantikan. Ia menjelaskan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa akan digabung dengan kepala daerah yang masuk dalam putusan sela atau dismissal MK.
“Karena disatukan dengan yang nonsengketa dan dismissal, maka otomatis pelantikan 6 Februari dibatalkan. Kami akan segera menggelar pelantikan yang lebih besar,” ujar Tito dalam siaran Kompas TV, dalam program Indonesia Update pada Jumat (31/1/2025).
Tito menambahkan bahwa penundaan ini terjadi karena MK mempercepat pembacaan putusan dismissal yang awalnya dijadwalkan pada 11-13 Februari 2025 menjadi 4-5 Februari 2025. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan agar pelantikan dilakukan secara efisien dengan menggabungkan kedua kelompok kepala daerah tersebut.
“Beliau berprinsip, kalau jaraknya tidak jauh, lebih baik disatukan saja untuk efisiensi,” jelasnya.
Meskipun belum ada tanggal pasti, Tito menyebut bahwa pelantikan kemungkinan akan digelar pada pertengahan Februari, antara tanggal 18, 19, atau 20. Namun, keputusan akhir tetap menunggu arahan dari Presiden Prabowo.
Di Kota Batu, Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, mengungkapkan bahwa DPRD akan mengadakan rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada Senin (3/2/2025) untuk membahas penundaan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu terpilih, Nurochman-Heli Suyanto.
“Senin akan kita bahas dalam rapat Banmus, termasuk solusi dan agenda lainnya,” kata Ludi saat dihubungi melalui sambungan seluler, Jumat sore (31/1/2025).
Dengan penundaan ini, masyarakat Kota Batu masih harus menunggu keputusan resmi terkait kapan pelantikan kepala daerah baru akan dilakukan. ( Eno).
