ATR/BPN Ungkap 100 Kasus Mafia Tanah, 151 Tersangka Ditangkap

Jakarta | Serulingmedia.com – Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah berhasil menyelesaikan 100 dari 120 target operasi (TO) kasus tindak pidana pertanahan sepanjang 2026.

Dalam penanganan tersebut, sebanyak 151 orang ditetapkan sebagai tersangka dan tanah seluas 110 juta meter persegi berhasil diselamatkan dengan nilai mencapai Rp5,77 triliun.

Capaian tersebut menjadi bukti keseriusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas praktik mafia tanah.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya diukur dari pengungkapan kasus dan penindakan pelaku. Pencegahan agar kejahatan serupa tidak kembali terjadi menjadi tantangan berikutnya.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melalui Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Jumat (13/11/2026), di Jakarta.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas membacakan pesan Wamen ATR/Waka BPN.

Untuk memperkuat sistem pertanahan sekaligus menutup celah praktik mafia tanah, Iljas mengemukakan tiga langkah strategis yang harus menjadi tindak lanjut hasil Rakor.

Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan. Setiap perkara yang berhasil diungkap harus menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi modus kejahatan sekaligus menemukan kelemahan sistem yang memungkinkan tindak pidana pertanahan terjadi.

Kedua, memperkuat kepastian hukum melalui peningkatan kualitas data dan integritas pelayanan. Langkah ini mencakup penyediaan data pertanahan yang akurat, sistem pelayanan transparan dan akuntabel, serta digitalisasi untuk memperkuat keamanan data, jejak audit, dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ketiga, memperkuat sinergi penegakan hukum antara ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan dengan tetap mengedepankan ketepatan serta kehati-hatian dalam menangani setiap perkara.

Iljas mengapresiasi kolaborasi ketiga institusi yang telah berjalan selama sembilan tahun melalui forum koordinasi tersebut.

Menurutnya, kerja sama lintas lembaga harus semakin efektif, tidak hanya dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga mencegah munculnya kejahatan pertanahan baru.

“Saya mengapresiasi kerja sama Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan yang telah berjalan selama 9 tahun melalui forum koordinasi ini. Ke depan, sinergi harus semakin efektif dalam memperkuat penyelesaian perkara dan memperkuat pencegahan,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, mengungkapkan bahwa dari 120 target operasi Satgas Anti-Mafia Tanah tahun 2026, sebanyak 100 kasus telah berhasil diselesaikan dengan menetapkan 151 tersangka.

Dari pengungkapan kasus tersebut, negara berhasil menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi. Nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5.773.954.641.464 atau sekitar Rp5,77 triliun.

Hendra menegaskan, ke depan Satgas Mafia Tanah diharapkan lebih fokus menangani perkara-perkara potensial yang memiliki dampak besar, bukan sekadar kasus biasa.

“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ujarnya.

Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2026 berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026, dan diikuti 414 peserta dari unsur kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta Kantor Wilayah BPN provinsi.

Turut hadir dalam penutupan kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Rudi Alfonso.

Melalui penguatan penegakan hukum, pembenahan tata kelola, digitalisasi data, dan integritas aparatur, ATR/BPN berharap pemberantasan mafia tanah tidak berhenti pada penindakan, tetapi mampu membangun sistem pertanahan yang semakin transparan, aman, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.(Sar).