Bukan Sekadar Predikat, ATR/BPN Dituntut Buka Informasi dan Benahi Layanan
Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mempertahankan predikat Informatif yang diraih selama lima tahun berturut-turut dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut kembali diuji melalui Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Predikat Informatif merupakan kategori tertinggi dalam penilaian Komisi Informasi Pusat. Capaian ini mencerminkan upaya ATR/BPN memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan seluruh jajaran kementerian, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berupaya mempertahankan capaian tersebut.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujar Ossy seusai mengikuti uji publik.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahap presentasi sekaligus penilaian akhir dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Tahapan ini diikuti kementerian dan lembaga yang lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk ATR/BPN.
Ossy menegaskan, keterbukaan informasi tidak berarti seluruh dokumen dan data pemerintah dapat dipublikasikan tanpa batas. Ada informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat, tetapi terdapat pula informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, badan publik harus mampu menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses masyarakat sekaligus memberikan alasan hukum terhadap informasi yang tidak dapat dibuka.
“Kementerian ATR/BPN selalu berusaha untuk bisa mendiseminasikan informasi dengan seluas-luasnya. Utamanya berkaitan dengan hal yang ingin diketahui masyarakat, seperti layanan-layanan pertanahan itu apa saja, prosedurnya,” kata Ossy.
Menurut dia, keterbukaan informasi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam memahami hak, prosedur, persyaratan, dan mekanisme pelayanan pertanahan.
Sejalan dengan upaya tersebut, ATR/BPN juga melakukan pembenahan pelayanan melalui sejumlah inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian.
Salah satunya layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Selain itu, ATR/BPN meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal yang ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT).
“Kalau informasi layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkasnya.
Ossy hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, beserta jajaran.
Capaian predikat Informatif selama lima tahun menjadi modal bagi ATR/BPN untuk mempertahankan kepercayaan publik.
Namun, keterbukaan informasi tidak cukup berhenti pada penilaian administratif. Masyarakat juga membutuhkan transparansi yang nyata, terutama mengenai prosedur, biaya, waktu, dan kepastian pelayanan pertanahan. (Sar)
