Lima Tahun Berturut-turut, ATR/BPN Pertahankan Predikat Informatif
Jakarta – Spektroom: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mempertahankan predikat Informatif dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Predikat Informatif merupakan kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Dalam lima tahun terakhir, ATR/BPN konsisten meraih penghargaan tersebut melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan seluruh jajaran kementerian, baik pusat maupun daerah, telah berupaya menjaga keterbukaan informasi agar predikat tersebut dapat dipertahankan.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif,” ujar Ossy seusai mengikuti uji publik.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi bukan berarti seluruh data dapat dipublikasikan. Informasi yang dikecualikan tetap harus dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan, disertai penjelasan mengenai dasar hukumnya.
ATR/BPN terus memperluas akses informasi, terutama mengenai jenis layanan pertanahan, prosedur, dan mekanisme pelayanan agar masyarakat memahami hak serta memperoleh kepastian layanan.
Sejumlah inovasi juga dikembangkan, di antaranya layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang dapat diselesaikan dalam 10 hari serta layanan Pengukuran Terjadwal dengan target penyelesaian paling lama 12 hari hingga terbitnya Peta Bidang Tanah (PBT).
Ossy menegaskan, keterbukaan informasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kepastian waktu penyelesaian.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahap presentasi dan penilaian akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Pusat terhadap badan publik yang lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026. ( Sar )
