ATR/BPN Pacu Anggaran 2027, Dalu Agung: Jangan Sekadar Serap Anggaran, Utamakan Dampak Nyata

2095810_11zon

Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027.

 

Penyusunan anggaran diarahkan tidak hanya mengejar serapan, tetapi memastikan kualitas program, kepatuhan, serta dampaknya bagi masyarakat.

 

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan hal tersebut saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring, Senin (28/9/2026).

Menurut Dalu, setiap program dan kegiatan harus dirancang secara terukur dan akuntabel agar dapat dipersiapkan serta dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.

“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, namun juga diukur dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target, tapi tolong kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dalu.

Anggaran Harus Selaras dengan RKP 2027
Dalu mengatakan, penyusunan RKA-K/L ATR/BPN harus selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”

Karena itu, setiap program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan ATR/BPN harus diarahkan untuk memperkuat agenda tersebut melalui pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan dan tata ruang.

Ia meminta jajaran perencana memahami keterkaitan antara kegiatan teknis dengan agenda pembangunan nasional.

“Selaku perencana harus paham, secara makronya harus paham. Kalau Anda akan melakukan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penerbitan sertipikat dan seterusnya di kegiatan 2027, harus diarahkan ke dalam tonggak-tonggak pilar produktivitas, investasi dan industri,” katanya.

Dalu menjelaskan, dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan kawasan strategis, serta kepastian ruang.

Perkuat Koordinasi dan Pengawasan
Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menekankan pentingnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan anggaran.

Menurutnya, koordinasi diperlukan agar kinerja Kementerian ATR/BPN dapat dipantau sekaligus dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan.

Sejumlah kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan turut mengawal capaian ATR/BPN. Karena itu, setiap unit kerja diminta menjaga koordinasi dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian PPN/Bappenas.

Andi juga menyinggung penguatan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah.

“Walaupun kerja sama dengan KPK kita masih baru di enam provinsi, selanjutnya nanti akan bergerak ke provinsi lain. Teman-teman yang belum didatangi atau belum di-launching kerja sama KPK dan pemerintah daerah, tentunya sudah bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan di provinsi-provinsi sebagai pelaksana,” ujarnya.

Pelaporan Diminta Real-Time

Selain perencanaan anggaran, Andi meminta seluruh unit kerja disiplin dalam pelaporan kinerja. Data pelaksanaan program dan anggaran harus diperbarui secara berkala sehingga perkembangan kinerja dapat dipantau secara efektif.

Jajaran juga diminta konsisten memperbarui data melalui Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).

“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” tutur Andi.

Kegiatan penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 tersebut berlangsung secara daring dan diikuti sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Bahrun Munawir.( Eno).