Irjen ATR/BPN Tegaskan Tiga Larangan: Tanpa Calo, Pungli, dan Pengaduan yang Diabaikan

2363331_11zon

Sorong | Serulingmedia.com – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, menegaskan pentingnya penguatan integritas aparatur untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang transparan, profesional, dan bebas dari penyimpangan.

Ia meminta seluruh jajaran ATR/BPN menjalankan setiap pelayanan dan kegiatan administrasi berdasarkan ketentuan hukum serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat bisnis prosesnya atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu Widada saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).

Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Papua Barat, Wahyu menegaskan keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen, pemenuhan indikator penilaian, maupun predikat yang diraih satuan kerja.

Menurutnya, keberhasilan Zona Integritas harus tercermin langsung dalam kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Hal itu mencakup kemudahan mengakses layanan, transparansi biaya, serta kepastian penyelesaian pengaduan.

Ia menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran ATR/BPN, yakni tidak boleh ada calo, pungutan liar (pungli), maupun pengaduan masyarakat yang diabaikan.

” Pertam, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” tegasnya.

Selain mencegah praktik percaloan dan pungutan liar, Wahyu juga meminta seluruh satuan kerja meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Selain mencegah praktik percaloan dan pungutan liar, Wahyu juga meminta seluruh satuan kerja meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Ia menegaskan setiap keluhan harus ditindaklanjuti, dipantau, dan dipastikan penyelesaiannya hingga tuntas. Pengaduan masyarakat juga harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan pertanahan.

“Tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesannya.

Penguatan integritas tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi pembangunan Zona Integritas, tetapi menjadi budaya kerja seluruh aparatur ATR/BPN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sesi pembinaan dimoderatori Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Turut memberikan pengarahan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.( Sar).