ATR/BPN Minta Tambahan Rp3,385 Triliun, Komisi II Tetapkan Pagu 2027 Rp10,758 Triliun
Jakarta | Serulingmedia.com –Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajukan tambahan anggaran Rp3,385 triliun untuk mendukung sejumlah program prioritas pertanahan dan tata ruang pada 2027.
Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, pagu definitif ATR/BPN akhirnya ditetapkan sebesar Rp10,758 triliun.
RDP Penetapan dan Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027 itu berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengatakan, pagu indikatif ATR/BPN sebelumnya sebesar Rp10,608 triliun.
Angka tersebut bertambah Rp150 miliar dari Rupiah Murni untuk mempercepat penataan ruang.
Tambahan tersebut diarahkan antara lain untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta dukungan terhadap Online Single Submission (OSS).
“Pagu indikatif semula sebesar Rp10,608 triliun. Setelah terdapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk percepatan penataan ruang, khususnya RDTR, RTRW, dan OSS, pagu anggaran 2027 menjadi Rp10,758 triliun,” kata Ossy.
Dengan pagu tersebut, ATR/BPN membawa sejumlah target prioritas nasional pada 2027. Salah satunya mempercepat penyusunan 256 dokumen Persetujuan Substansi RDTR kabupaten/kota.
Di sektor pertanahan, pemerintah menargetkan sertipikasi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 3.208.472 bidang. Selain itu, Redistribusi Tanah ditargetkan mencapai 105.600 bidang, sedangkan akses Reforma Agraria ditargetkan menjangkau 180.000 kepala keluarga.
ATR/BPN juga meminta dukungan Komisi II untuk tambahan anggaran Rp3,385 triliun. Tambahan itu disebut diperlukan untuk memperkuat pencapaian target prioritas, kebutuhan operasional, percepatan penataan ruang, hingga mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kami mohon dukungan Komisi II DPR RI agar kebutuhan tambahan tersebut dapat memperkuat pencapaian target prioritas, pemenuhan kebutuhan operasional, percepatan penataan ruang, serta dukungan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Ossy.
Namun, hasil pembahasan bersama Komisi II menetapkan pagu ATR/BPN 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima membacakan persetujuan tersebut dalam rapat.
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2027,” kata Aria Bima.
Pagu tersebut akan digunakan untuk tiga kelompok besar program, yakni dukungan manajemen, penyelenggaraan penataan ruang, serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan.
RDP diikuti sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam rapat tersebut.( Sar)
