BBM dan Gas Langka, Bupati Jeneponto Minta OPD Jangan Cuma Duduk di Ruang Rapat

Jeneponto | Serulingmedia.com-Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, persoalan kelistrikan, hingga penerapan Work From Home (WFH) menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Bupati Jeneponto H. Paris Yasir meminta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat.

Pesan itu disampaikan Paris Yasir saat memimpin Coffee Morning bersama seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Jeneponto di Ruang Pola Kantor Bupati Jeneponto, Senin (14/9/2026).

“Jangan hanya menerima laporan. Persoalan yang terjadi harus dipantau langsung di lapangan, sehingga kita mengetahui kondisi sebenarnya dan bisa mengambil langkah yang diperlukan,” ujar Paris Yasir dalam arahannya.

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Dr. Aspa Muji, S.STP., M.Si., para kepala OPD, serta sejumlah tamu undangan.

Forum koordinasi itu secara khusus membahas sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan masyarakat, yakni kelangkaan BBM dan gas, kondisi pasokan listrik, serta pelaksanaan WFH di Kabupaten Jeneponto.
Paris Yasir menilai kondisi tersebut tidak cukup hanya disikapi melalui rapat dan koordinasi administratif.

Pemerintah daerah, kata dia, perlu mendapatkan gambaran faktual dari lapangan agar langkah yang diambil tidak keliru.

Karena itu, ia meminta perangkat daerah terkait melakukan pemantauan sekaligus membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurutnya, koordinasi lintas OPD diperlukan agar persoalan yang muncul dapat segera dipetakan, sekaligus menentukan siapa melakukan apa dalam penanganannya.

“Koordinasi yang baik antarperangkat daerah sangat diperlukan untuk memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara tepat serta pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.

Jangan Sampai Masyarakat Menunggu

Persoalan BBM dan gas menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut. Ketersediaan energi berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Begitu pula dengan kondisi kelistrikan yang dapat memengaruhi aktivitas masyarakat maupun pelayanan pemerintahan.

Sementara pelaksanaan WFH juga menjadi bagian pembahasan karena berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan publik.

Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak mengurangi akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.

Coffee Morning kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara Bupati, Sekda, dan para kepala OPD untuk membahas kondisi tersebut sekaligus merumuskan langkah yang diperlukan.

Melalui forum ini, Pemkab Jeneponto menegaskan pentingnya pemerintah hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi juga dengan melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.

Bagi Paris Yasir, laporan dari lapangan menjadi dasar penting dalam mengambil keputusan. Sebab, di tengah persoalan BBM, gas, listrik, dan pelayanan publik, masyarakat membutuhkan respons yang cepat, koordinasi yang jelas, dan solusi yang nyata. ( Yahya Patta/ Buang Supeno).