Bakorwil Malang Dorong Tiga Kekuatan Jadi Mesin Megapolitan: Pemerintah, Pengusaha, dan Ormas

Malang | Serulingmedia.com — Kepala Bakorwil III Malang Asep Kusdinar mendorong pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan membangun Malang Raya Megapolitan secara bersama.

Ia menilai pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya penggerak pembangunan kawasan yang mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu.

Asep menyampaikan gagasan tersebut dalam Bincang Bisnis Bersama Dahlan Iskan di Bakorwil III Malang, Kamis (10/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan jajaran pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, asosiasi, dan organisasi masyarakat untuk membahas arah pembangunan Malang Raya.

Bagi Asep, forum itu bukan sekadar diskusi bisnis. Ia menempatkannya sebagai bagian dari orkestrasi kolaborasi untuk memperkuat fondasi Malang Raya Megapolitan yang telah didorong Bakorwil III.

“Posisi pemerintah sejak awal adalah sebagai agen pembangunan. Pemerintah mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mencapai tujuan utama, yaitu mensejahterakan masyarakat,” ujar Asep.

Ia mengatakan pemerintah harus berani mengubah pola pembangunan dari government driven menjadi pembangunan yang melibatkan kekuatan non-pemerintah secara lebih besar.

Pemerintah, menurut Asep, cukup mengambil posisi sebagai regulator, fasilitator, koordinator, dan katalisator. Dunia usaha bergerak melalui investasi dan inovasi. Sementara organisasi kemasyarakatan memperkuat partisipasi serta kepercayaan masyarakat.

Bakorwil Tak Ingin Megapolitan Berhenti Jadi Wacana

Asep menegaskan Malang Raya Megapolitan bukan sekadar wacana. Bakorwil III sebelumnya telah mencanangkan Road to Malang Raya Megapolitan 2026–2045 sebagai bagian dari orkestrasi percepatan pembangunan kawasan selatan Jawa Timur.

Karena itu, ia ingin pembahasan megapolitan bergerak dari konsep menuju pembagian peran yang lebih konkret.

“Megapolitan ini harus menjadi sarana bagi berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan. Solusinya adalah membangun megapolitan bersama para pihak, khususnya pihak yang paling berperan dalam menggerakkan perekonomian, yaitu pengusaha. Pemerintah memfasilitasi regulasinya,” kata Asep.

Ia menilai dunia usaha memiliki kecepatan yang tidak selalu dimiliki birokrasi. Karena itu, pemerintah harus membuka ruang agar pengusaha dapat mengambil peluang ekonomi dari konektivitas yang terus berkembang.

“Jangan sampai pemerintah mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bisa dikerjakan lebih cepat dan lebih efisien oleh dunia usaha atau pihak non-pemerintah,” ujarnya.

Asep: Potensi Sudah Ada, Tinggal Diorkestrasi

Menurut Asep, Malang Raya tidak kekurangan modal pembangunan. Kawasan ini memiliki perguruan tinggi, sumber daya manusia usia produktif, pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif, industri, hingga konektivitas transportasi.

Jaringan Tol Pandaan-Malang, pengembangan Tol Malang-Kepanjen, Jalur Lintas Selatan, Bandara Abdulrachman Saleh, jaringan kereta api, serta transportasi umum menjadi bagian dari infrastruktur yang dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Asep mengatakan persoalan utama bukan lagi mencari potensi baru, melainkan menghubungkan potensi yang sudah tersedia.

“Modalnya sudah ada. Potensinya sudah ada. Konektivitasnya terus berkembang. Yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana seluruh potensi itu diorkestrasi sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri,” tutur Asep.

Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Bakorwil III sebelumnya yang menempatkan konektivitas dan sinergi sebagai kunci pembangunan Malang Raya Megapolitan.

APBD, Modal, dan Kekuatan Sosial

Asep kemudian merumuskan tiga kekuatan yang menurutnya harus bertemu untuk membuat megapolitan berdampak.

“Pemerintah punya APBD. Pengusaha punya modal. Ormas punya massa dan hati rakyat. Ketika tiga kekuatan ini bertemu, barulah kita bisa bicara tentang Malang Raya Megapolitan yang berdampak,” tegasnya.

Ia tidak ingin organisasi kemasyarakatan hanya ditempatkan sebagai penerima program. Ormas, menurut Asep, dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam membangun komunikasi serta kepercayaan masyarakat.

Pandangan itu diperkuat Ketua Umum Dewan Majelis Nasional Formasy Praja Nusantara Dodik Purwoko yang hadir dalam forum tersebut.

“Kami menyadari satu hal. Melibatkan ormas itu bukan beban anggaran, tapi investasi sosial dan mitra strategis,” kata Dodik.

Dodik menilai pembangunan fisik lebih mudah dilakukan dibandingkan membangun kepercayaan masyarakat.

“Karena membangun fisik itu mudah. Membangun kepercayaan itu yang susah. Dan kepercayaan itu adalah kerjaannya ormas,” tegasnya.

Megapolitan Harus Mengubah Cara Berpikir

,
Asep mengatakan konsep megapolitan harus mengubah cara pemerintah dan masyarakat melihat batas administratif. Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu tidak boleh terus bergerak sebagai tiga wilayah yang berdiri sendiri.

Ia mendorong sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan industri membentuk rantai ekonomi lintas wilayah.

Perguruan tinggi dapat menjadi sumber inovasi dan talenta. Dunia usaha dapat mengubah inovasi menjadi produk dan investasi. Pemerintah menyediakan regulasi serta konektivitas. Sementara masyarakat dan organisasi sosial memastikan pembangunan tetap memiliki legitimasi sosial.

“Megapolitan bukan sekadar menyatukan wilayah. Yang lebih penting adalah menyatukan kepentingan, menyatukan potensi, membangun konektivitas, dan menciptakan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Asep.

Bagi Bakorwil III Malang, keberhasilan Malang Raya Megapolitan pada akhirnya tidak diukur dari seberapa luas wilayah yang terkoneksi, tetapi dari seberapa besar konektivitas tersebut mampu menciptakan investasi, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah membuka ruang. Pengusaha menggerakkan modal. Ormas membangun kepercayaan. Bakorwil mengorkestrasi ketiganya agar Malang Raya Megapolitan tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kawasan.( Eno).