38 Kampus Digandeng ATR/BPN, 145 RDTR Dikebut di 18 Provinsi
Jakarta | Serulingmedia.com- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng 38 perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Kolaborasi ini ditargetkan mampu menyelesaikan 145 RDTR melalui 62 paket pekerjaan di 18 provinsi.
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, mengatakan percepatan penyusunan RDTR menjadi kebutuhan mendesak seiring tingginya kebutuhan terhadap dokumen tata ruang yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Data Kementerian ATR/BPN per 8 September 2026 mencatat sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut telah mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sepanjang Agustus 2026.
Menurut Ossy, semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang percepatan proses perizinan berusaha.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat,” katanya.
Ia menegaskan, percepatan penyusunan RDTR tidak hanya berdampak pada aspek tata ruang, tetapi juga berpotensi mempercepat investasi dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
“Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” ujar Ossy.
Target 1.703 RDTR
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, mengungkapkan penyelesaian RDTR periode 2026–2028 ditargetkan mencapai 1.703 RDTR.
Khusus pada 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian 500 RDTR. Untuk mendukung target tersebut, kolaborasi dengan perguruan tinggi diarahkan untuk menggarap 62 paket dengan volume 145 RDTR di 18 provinsi.
Wilayah yang menjadi konsentrasi penyusunan RDTR antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
Suyus mengatakan, Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah mengirimkan permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 perguruan tinggi menyatakan kesediaannya, terdiri atas 20 PTN dan 18 PTS.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Suyus.
Setelah kesepakatan kerja sama, tahapan berikutnya adalah pembentukan tim pelaksana yang melibatkan para ahli dari perguruan tinggi.
Langkah tersebut diharapkan memperluas kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan RDTR sekaligus mempercepat ketersediaan dokumen tata ruang yang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kepastian investasi dan kemudahan berusaha.
Rakor tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah secara daring. Hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sesditjen Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang.( Sar).
