Makassar | Serulingmedia.com — Syamsuddin meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen setelah mempertahankan disertasinya berjudul “Pembentukan Keandalan Substantif Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Etika Islam dan Falsafah Bugis (Studi Empiris di Kabupaten Bone)”.
Ujian promosi doktor tersebut berlangsung di Program Pascasarjana (PPs) Universitas Muslim Indonesia (UMI), Kampus PPs UMI Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (23/8/2026).
Dalam disertasinya, Syamsuddin menyoroti pengelolaan keuangan negara dan daerah yang memiliki posisi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemakmuran rakyat.
Ia menjelaskan, amanat Pasal 23 UUD 1945 menjadi landasan pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks desentralisasi, pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut Syamsuddin, kewenangan pemerintah daerah mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan.
“Pelaporan keuangan memiliki posisi strategis sebagai media utama akuntabilitas publik,” kata Syamsuddin dalam pemaparannya.
Ia menyebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi instrumen penyampaian informasi mengenai pengelolaan keuangan kepada pemerintah pusat, DPRD, BPK, serta masyarakat sebagai pemilik sumber daya publik.
Karena itu, kata dia, laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
Syamsuddin juga menyoroti berbagai persoalan yang masih terjadi dalam pengelolaan keuangan publik meskipun reformasi pengelolaan keuangan negara telah berlangsung lebih dari dua dekade.
Penguatan regulasi, sistem pengendalian internal, digitalisasi pengelolaan keuangan hingga peningkatan kualitas audit dinilai belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai penyimpangan.
“Persoalan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terkait aspek teknis dan administratif, tetapi juga dipengaruhi perilaku aparatur dan tata kelola organisasi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik antara lain termanifestasi dalam bentuk fraud, waste, dan abuse.
Melalui penelitian tersebut, Syamsuddin mengangkat nilai-nilai etika Islam dan falsafah Bugis sebagai pendekatan dalam memperkuat keandalan substantif pelaporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Bone.
Ujian promosi doktor dipimpin Asisten Direktur I PPs UMI Makassar, Prof. Dr. Ir. Andi Tamsil, M.S. Tim penguji terdiri atas Dr. Abbas Selong, S.E., M.Si., Prof. Dr. H. Amir Mahmud, S.E., M.Si., M.Ak., Prof. Dr. H. Baso Amang, S.E., M.Si., Prof. Dr. Anwar Ramli, S.E., M.Si. sebagai penguji eksternal, serta Dr. H. Andi Bunyamin, M.Pd. sebagai penguji lintas disiplin ilmu.
Dalam penyelesaian disertasinya, Syamsuddin dibimbing Prof. Dr. H. Mursalim La Ekkeng, S.E., M.Si., ASEAN CPA sebagai promotor, bersama Prof. Dr. Hj. Ratna Dewi, S.E., M.Si. dan Dr. H. Muhammad Syafii A. Basalamah, S.E., M.M. masing-masing sebagai co-promotor I dan II.
Gelar doktor tersebut menandai penyelesaian studi Syamsuddin sekaligus memperkuat kajian mengenai pentingnya integrasi aspek etika, budaya dan tata kelola dalam membangun pelaporan keuangan pemerintah daerah yang lebih andal dan akuntabel.(Yahya Patta/Buang Supeno).
