Kepala PSGAD UIN Malang Soroti Lonjakan Kekerasan Perempuan, Dorong Penguatan Perlindungan dan Pencegahan TPPO
Malang | Serulingmedia.com – Kepala Pusat Studi Gender, Anak, dan Disabilitas (PSGAD) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Hj. Aprilia Mega Rosdiana, M.Si., mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dorongan tersebut disampaikan Aprilia saat menjadi narasumber dalam kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan TPPO yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur di Hotel Tuwuh at Kayutangan, Kota Malang, Jumat (13/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Aprilia membawakan materi bertajuk “Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Perspektif Psikologi Sosial dan Psikologi Komunitas”.
Ia menjelaskan, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, ekonomi, digital, hingga kekerasan berbasis institusi.
Sementara itu, praktik TPPO kerap berlangsung melalui berbagai modus, mulai dari perekrutan pekerja migran nonprosedural, penipuan lowongan pekerjaan melalui media sosial, eksploitasi seksual dan anak, penjeratan utang, hingga penahanan dokumen pribadi.
Menurut Aprilia, kekerasan dan eksploitasi manusia tidak bisa dipandang semata-mata sebagai persoalan individu.
Fenomena tersebut berkaitan erat dengan ketimpangan relasi kuasa, norma sosial, kerentanan ekonomi, serta lingkungan yang memungkinkan praktik kekerasan terus berlangsung.
Melalui pendekatan psikologi sosial, ia menguraikan teori Ecological Systems, Social Learning, Social Norms, serta Power and Control untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan dan eksploitasi.
Aprilia juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap landasan hukum perlindungan perempuan dan anak, di antaranya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Data Kekerasan Jadi Peringatan
Dalam paparannya, Aprilia mengungkapkan data kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang menunjukkan tren yang perlu mendapat perhatian serius.
Tercatat sebanyak 120 kasus pada 2024, meningkat menjadi 185 kasus pada 2025, sedangkan pada Januari hingga Agustus 2026 tercatat 121 kasus.

Di tingkat Jawa Timur, data sinergi Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan mencatat 3.077 perempuan korban kekerasan pada 2024. Angka tersebut meningkat menjadi 3.612 korban pada 2025.
Sementara itu, Polda Jawa Timur mengungkap 45 kasus TPPO selama Januari hingga November 2026.
Aprilia menegaskan, peningkatan angka laporan tidak selalu berarti jumlah kejadian kekerasan meningkat.
Kondisi tersebut juga dapat mencerminkan semakin tingginya kesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya.
Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, mengenali tanda-tanda kekerasan dan TPPO, menghentikan budaya menyalahkan korban (victim blaming), serta membangun sistem deteksi dini dan jejaring rujukan yang aman.
“Di balik setiap angka kekerasan dan TPPO terdapat manusia, perempuan, anak, keluarga, dan masa depan yang mungkin berubah akibat kekerasan dan eksploitasi. Kita perlu membangun masyarakat yang tidak diam ketika melihat kekerasan, tidak menyalahkan korban, dan tidak memberikan ruang bagi eksploitasi manusia. Perlindungan merupakan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
PSGAD Perkuat Kolaborasi
Lebih lanjut, Aprilia menegaskan PSGAD UIN Malang siap memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung agenda perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan di Jawa Timur.
Kontribusi tersebut diwujudkan melalui edukasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pendampingan psikososial, serta advokasi kebijakan berbasis data dan hasil penelitian.
PSGAD juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga layanan, organisasi perempuan, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat.
Sejumlah langkah yang dapat dikembangkan antara lain pemetaan faktor risiko kekerasan dan TPPO, edukasi berbasis komunitas, peningkatan kapasitas kader perlindungan perempuan dan anak, intervensi psikologi komunitas, serta penyusunan rekomendasi kebijakan.
Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada kelompok dengan kerentanan berlapis, seperti perempuan penyandang disabilitas, anak perempuan, perempuan kepala keluarga, dan pekerja migran.
Menurut Aprilia, perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perubahan sosial.
Ia berharap kolaborasi PSGAD UIN Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat berkembang menjadi program berkelanjutan yang memperluas akses layanan perlindungan, meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan memperkuat ketahanan komunitas.
Dengan sinergi seluruh elemen masyarakat, upaya mewujudkan Jawa Timur yang aman, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan perdagangan orang diharapkan semakin nyata.( Eno).
