ATR/BPN Perkuat Sinergi Daerah, Percepatan Sertipikasi Tanah Ulayat Papua Jadi Prioritas
Sorong | Serulingmedia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat hukum adat dinilai menjadi kunci untuk memberikan kepastian hukum atas tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, mengatakan, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah, terutama dalam penetapan pengakuan masyarakat hukum adat.
Hal itu disampaikan Rezka dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Rabu (18/11/2026), di Kota Sorong.
“Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Karena untuk menindaklanjuti pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kami membutuhkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah,” ujar Rezka.
Berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat terbagi dalam dua tahapan utama. Pertama, penetapan subjek hukum oleh pemerintah daerah. Kedua, pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN.
Untuk mempercepat proses tersebut, ATR/BPN melakukan sosialisasi dan diseminasi langsung kepada pemerintah daerah serta masyarakat hukum adat agar seluruh pihak memahami persyaratan dan mekanisme pendaftaran tanah ulayat.
Rezka menjelaskan, Papua Barat dan Papua Barat Daya sebelumnya telah menjadi lokasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat oleh Universitas Cenderawasih pada 2021.
Hasil kegiatan tersebut menunjukkan sejumlah titik indikatif tanah ulayat yang tersebar di enam kabupaten di Papua Barat, yakni Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.
Sementara di Papua Barat Daya, titik indikatif ditemukan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Raja Ampat, dan Tambrauw.
Namun, data inventarisasi tersebut masih menjadi data awal yang harus ditindaklanjuti melalui verifikasi dan validasi oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan setempat.
“Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi data awal yang dapat ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan setempat. Apakah titik indikatif yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024,” jelas Rezka.
Wagub Minta Transparansi dan Pelibatan Masyarakat Adat
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyambut baik upaya ATR/BPN dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat.
Ia berharap sosialisasi dan diseminasi tersebut dapat memperlancar proses pendaftaran sekaligus mencegah munculnya konflik pertanahan di kemudian hari.
“Kami mengharapkan bahwa tanah-tanah adat masyarakat ini yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi bisa dicatatkan pengadministrasiannya. Serta kami berharap, pencatatannya juga harus benar-benar transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat adat sehingga di kemudian hari tidak ada lagi persoalan-persoalan tanah adat,” tegas Ahmad Nausrau.
Kegiatan tersebut juga diisi diskusi panel dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Universitas Papua, Landesa Indonesia, serta perwakilan masyarakat hukum adat Suku Sawoi Hnya.
Diskusi membahas strategi percepatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, termasuk penguatan koordinasi antarlembaga serta keterlibatan masyarakat adat dalam proses penetapan dan pencatatan hak atas tanah.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Berita acara tersebut memuat kesepakatan pokok-pokok pembahasan antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi panduan pelaksanaan langkah lanjutan percepatan pendaftaran tanah ulayat.
Penandatanganan dilakukan oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko.
Kesepakatan itu juga ditandatangani perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak masyarakat hukum adat serta mencegah potensi sengketa tanah di wilayah Papua.( Sar).
