Besok! BPN Batu Panggil Sudartik, Tolak Revisi Batas Tanah 164 Meter Persegi Terancam Sertifikat Dibatalkan
Batu | Serulingmedia.com – Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batu mengambil langkah tegas dalam penyelesaian sengketa tanah Warung Nasi Goreng (Nasgor) Bromo di Jalan Bromo, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu.
Besok, Selasa (10/11/2026), BPN memanggil Sudartik dan Yahman alias Maman selaku pemilik warung untuk membahas penataan ulang batas tanah yang tercatat dalam sertifikat seluas 164 meter persegi.
Pemanggilan tersebut menjadi tindak lanjut kebuntuan mediasi antara pemilik warung dengan warga RW 10 dan RW 12 Kelurahan Sisir.
Mediasi terakhir yang berlangsung di Kantor Kecamatan Batu belum menghasilkan kesepakatan.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu, Ari Wahyudi, mengatakan pemanggilan itu bertujuan mengajak pemilik sertifikat berdialog sekaligus menawarkan penyelesaian melalui pengukuran ulang dan revisi batas tanah.
Berdasarkan penelusuran BPN, bagian tanah yang tidak menjadi objek sengketa tercatat seluas 70 meter persegi.
Sementara itu, 94 meter persegi lainnya masih menjadi persoalan yang dipersengketakan dengan warga.
“Kami undang dan dialog dengan yang bersangkutan terhadap kepemilikan tanah yang sah dari luas tanah yang tercatat di sertifikat 164 meter persegi. Kalau tidak bersedia, prosesnya lanjut ke usulan pembatalan sertifikat,” tegas Ari Wahyudi.
Ari menjelaskan, BPN menawarkan revisi sertifikat dengan mempertahankan hak Sudartik atas tanah seluas 70 meter persegi.
Adapun 94 meter persegi yang masih disengketakan akan dikeluarkan dari cakupan sertifikat untuk diproses lebih lanjut.
Menurutnya, revisi menjadi pilihan penyelesaian agar pemilik sertifikat tidak kehilangan seluruh hak atas tanah tersebut.
“Kenapa saya tawarkan perbaikan dulu atau revisi? Karena kewenangannya di saya. Jadi saya kembalikan ke 70 meter persegi, sehingga Ibu itu tidak rugi dan sertifikatnya tidak batal,” jelasnya.
Namun, apabila Sudartik menolak penataan ulang batas tanah tersebut, BPN Kota Batu akan mengusulkan pembatalan sertifikat kepada Kantor Wilayah BPN Jawa Timur.
Ari menyebutkan, proses pembatalan harus melalui enam tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2020.
BPN Kota Batu menargetkan proses pengusulan dapat segera dilakukan dalam waktu sekitar satu bulan.
Meski demikian, BPN masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan.
Mediasi ulang tetap terbuka apabila pemilik sertifikat dan warga bersedia menyelesaikan persoalan secara musyawarah.
“Kalau ada kesepakatan lagi, kami tentu menerima. Kalau mau dimediasikan kembali juga bagus. Kami masih memberikan kesempatan. Tetapi kalau sudah buntu, harus ditempuh jalan sesuai aturan,” tegas Ari.
Surat pemanggilan terhadap Sudartik dan Yahman alias Maman tersebut juga telah ditembuskan kepada Lurah Sisir dan Camat Batu.
Pemanggilan besok menjadi momentum penting dalam penyelesaian sengketa tanah Warung Nasgor Bromo.
Sikap pemilik sertifikat terhadap tawaran revisi batas tanah akan menentukan langkah lanjutan BPN, apakah mempertahankan sertifikat melalui penyesuaian luas atau mengusulkan pembatalannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. ( Eno).
